LombokPost--Kepemimpinan dan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB dalam membangun regulasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan kembali ditunjukkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025.
Dipimpin langsung oleh Kakanwil I Gusti Putu Milawati, jajaran pimpinan Kanwil NTB berperan sentral dalam merumuskan aksi strategis untuk tahun depan.
I Gusti Putu Milawati dipercaya memimpin Komisi IV yang fokus pada Peraturan Perundang-undangan.
Di bawah kepemimpinannya, komisi ini menyepakati target kinerja 2026 yang ambisius namun terukur: capaian 100 persen fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan daerah setiap triwulan.
Rencana aksi mencakup fasilitasi lengkap, mulai dari perencanaan legislasi, penyusunan naskah akademik, harmonisasi rancangan peraturan, hingga monitoring dan evaluasi produk hukum daerah.
“Hasil Rakordal ini adalah pijakan strategis untuk transformasi kinerja. Komitmen kami di bidang peraturan perundang-undangan adalah kunci menciptakan pelayanan hukum yang terukur, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum maksimal bagi masyarakat dan stakeholders di NTB,” tegas I Gusti Putu Milawati.
Baca Juga: Prabowo Janjikan Huntara Selesai dalam Sebulan, 1.568 Dokter Bakal Jadi Relawan
Kontribusi Kanwil NTB tidak hanya pada satu bidang. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, aktif dalam Komisi III (Kekayaan Intelektual).
Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Edward James Sinaga, berkontribusi di Komisi V (Pembinaan Hukum).
Dari sisi dukungan manajemen, Kepala Bagian Tata Usaha, Muhamad Amin Imran, tergabung dalam Komisi I yang membahas penguatan Perjanjian Kinerja 2026.
Rakordal hari ketiga yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran ini ditutup dengan kegiatan malam harmoni, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
Langkah strategis yang telah dirumuskan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi kinerja Kemenkumham tahun 2026, dengan Kanwil NTB siap memimpin implementasi di wilayahnya.
Editor : Kimda Farida