LombokPost - Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sedang berproses.
Sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB mengikuti tahapan seleksi dengan memaparkan visi, ide, dan gagasan strategis pembangunan daerah, salah satunya Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik.
"Apabila amanah tersebut menjadi takdir dan kepercayaan diberikan kepada saya sebagai Sekda NTB, maka ide dan gagasan yang saya bawa sepenuhnya berpijak pada tugas utama sekda sebagai pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur," tegasnya, Kamis (25/12).
Dirinya menegaskan fokus utama adalah memastikan bahwa Triple Agenda Pembangunan Provinsi NTB, mulai dari percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol tahun 2029.
Berikutnya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata NTB yang mendunia, tidak berhenti sebagai arah kebijakan, tetapi terakselerasi menjadi kerja nyata birokrasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak langsung hingga ke desa.
Dalam konteks tersebut, sekda, tegas Khalik, berperan strategis untuk memastikan seluruh kebijakan, anggaran, dan kinerja perangkat daerah bergerak dalam satu arah kebijakan dan satu sistem kerja pemerintahan.
"Sehingga pembangunan daerah berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan," kata mantan kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB tersebut.
Untuk itu, Program Desa Berdaya diposisikan sebagai delivery system utama Triple Agenda NTB, yaitu mekanisme pelaksanaan pembangunan yang memastikan kebijakan benar-benar sampai, bekerja, dan menghasilkan dampak nyata di tingkat tapak/akar.
Menurut pria bergelar doktor ini, pendekatan dijalankan melalui reformasi birokrasi yang berdampak serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap risiko bencana, mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
"Atas dasar tersebut, terdapat tiga ide, gagasan, dan inovasi kunci yang akan saya dorong apabila diamanahkan sebagai Sekda NTB," ungkap Khalik.
Pertama, integrasi kebijakan dan anggaran untuk percepatan penurunan kemiskinan hingga kemiskinan ekstrem nol tahun 2029.
Melalui Program Desa Berdaya, Sekda sebagai ketua TAPD memastikan seluruh kebijakan, program, dan anggaran pemerintah daerah bertemu dan bekerja di desa-desa prioritas, khususnya desa kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Desa Berdaya menjadi titik temu intervensi lintas perangkat daerah dengan pendekatan berbasis data by name by address, sehingga perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar terintegrasi secara tepat sasaran.
Ia melanjutkan, dalam kerangka reformasi birokrasi, perangkat daerah diarahkan bekerja lintas sektor dan lintas level pemerintahan dengan indikator kinerja berbasis dampak nyata penurunan kemiskinan, bukan sekadar serapan anggaran.
Kedua, penguatan ketahanan pangan berbasis desa yang tangguh bencana. "Ketahanan pangan NTB diperkuat dengan menjadikan desa sebagai basis produksi, distribusi, dan ketahanan pangan, yang terintegrasi dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim," beber Khalik.
Melalui Desa Berdaya, pemerintah daerah mendorong penguatan desa sentra produksi pertanian, perikanan, dan pangan lokal, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir hingga pasar, serta penguatan cadangan pangan daerah.
Reformasi birokrasi diarahkan agar perangkat daerah bekerja secara kolaboratif dan adaptif terhadap risiko, sehingga kebijakan pangan tidak bersifat reaktif, melainkan preventif, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas sosial serta ekonomi daerah.
Ketiga, pengembangan pariwisata NTB yang mendunia, inklusif, dan berbasis desa. "Pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah yang berbasis desa dan komunitas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan," jelasnya.
Melalui Desa Berdaya, penguatan desa wisata dan UMKM lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata berbasis komunitas, serta tata kelola destinasi yang aman bencana dan berkelanjutan menjadi satu kesatuan kebijakan.
Reformasi birokrasi pariwisata diarahkan agar lebih lincah, kolaboratif, dan responsif terhadap risiko, sehingga iklim investasi terjaga dan kepercayaan wisatawan semakin kuat.
Ketiga ide, gagasan, dan inovasi tersebut dijalankan melalui peran sekda sebagai Chief Integrator dan penanggung jawab integrasi tata kelola pemerintahan daerah.
"Tentunya dengan memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung," kata Khalik.
Melalui pendekatan ini, dirinya menegaskan Program Desa Berdaya tidak hanya menjadi program pembangunan, tetapi menjadi mekanisme kerja pemerintahan daerah dalam mengorkestrasi intervensi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
Dengan dukungan birokrasi yang profesional, reformasi yang berdampak, serta tata kelola yang adaptif terhadap risiko, seluruh kebijakan diharapkan benar-benar bekerja di desa, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
"Dengan demikian, visi NTB Makmur Mendunia tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Bumi Gora," pungkasnya.
Editor : Marthadi