LombokPost - Forum GEDSI JET (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion - Just Energy Transition) NTB menggelar kegiatan Lokakarya Paralegal bagi para pegiat komunitas di NTB.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan hukum anggota forum dan komunitas "Sekolah Setara" dari 6 desa.
Agar mampu mengawal proses pembangunan yang inklusif di level akar rumput.
Antisipasi Dampak Transisi Energi di NTB
Pemerintah Provinsi NTB memiliki target ambisius mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target nasional.
Namun, ambisi besar ini membawa tantangan tersendiri bagi kelompok rentan.
Ketua GEDSI JET NTB, Baiq Dewi Anjani, menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan transisi energi yang tidak inklusif sering kali menempatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebagai pihak yang paling dirugikan.
Sehingga harus ada bentuk perlindungan bagi kelompon yang sangat rentan akan hal ini.
"Dalam banyak kasus, pembangunan menyebabkan hilangnya sumber hidup dan mata pencaharian perempuan, bahkan menghilangkan praktik pengetahuan lokal dalam pemenuhan pangan keluarga," ujar Baiq Dewi.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkum NTB Jadi Narasumber di Pelatihan Paralegal Angkatan I LBH GP Ansor NTB
Mencegah Kekerasan Berbasis Gender (KBG)
Lokakarya ini secara khusus memberikan perspektif GEDSI dalam pendampingan korban kekerasan berbasis gender yang berpotensi meningkat seiring dengan perubahan dinamika ekonomi akibat proyek pembangunan. Beberapa poin utama yang diperkuat dalam pelatihan ini meliputi:
Literasi Hukum Komunitas: Memahami dasar-dasar keparalegalan agar warga tahu ke mana harus mencari keadilan.
Mekanisme Rujukan: Membangun alur penanganan kasus kekerasan yang aman bagi perempuan, anak, dan disabilitas di komunitas.
Perspektif Orang Muda: Menggandeng aktivis perubahan iklim muda untuk membawa cara pandang baru dalam mewujudkan energi yang adil.
Membangun Jembatan Keadilan
Paralegal yang dilatih diharapkan tidak hanya menjadi pendamping kasus, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemberi bantuan hukum profesional. Hal ini sejalan dengan definisi paralegal sebagai individu yang memiliki pengetahuan hukum dasar untuk memberikan bantuan non-litigasi tanpa harus berprofesi sebagai advokat.
Melalui kegiatan ini, GEDSI JET NTB mendorong adanya ruang pengaduan yang inklusif bagi kelompok rentan di dalam forum Working Group mereka.
"Penguatan perempuan dan kelompok rentan sebagai agen hukum tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan menuju keadilan yang menyentuh semua lapisan," pungkasnya.
Tim Yayasan Penabulu NTB Nur Janah menjelaskan Yayasan Penabulu di NTB terlibat dalam diskusi dan kerja sama untuk mensosialisasikan program yang berkaitan dengan energi terbarukan, perempuan, dan disabilitas.
Program ini bertujuan untuk mengatasi akses terbatas masyarakat, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, terhadap isu energi terbarukan.
”Semua memiliki peran untuk bisa memberikan perlindungan bagi kelompok yang sangat rentan,” kata dia.
Editor : Kimda Farida