LombokPost - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN), melalui berbagai program pengembangan kompetensi.
Sepanjang tahun 2025, ratusan pelatihan teknis, manajerial, hingga kepemimpinan telah diselenggarakan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
“Pengembangan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan strategis,” tegas Kepala BPSDMD NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Senin (29/12).
Terutama bagi ASN yang menduduki jabatan administrasi dan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, serta urusan pemerintahan umum.
“Terkait pengembangan kompetensi aparatur, kami telah melaksanakan berbagai pelatihan yang melibatkan OPD provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya yang berkaitan dengan jabatan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Untuk pengembangan kompetensi teknis umum, sepanjang Tahun 2025, BPSDMD NTB telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, antara lain BPK Tipe B dan Tipe C, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan barang dan jasa, Bimtek dan workshop antikorupsi, serta pelatihan penguatan ideologi Pancasila. “Secara keseluruhan, pelatihan teknis umum telah diikuti oleh 572 ASN,” ujar Nelly.
Sementara itu, untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, serta prajabatan, BPSDM NTB telah melatih 4.170 ASN, yang terdiri dari ASN aktif, CPNS, dan PPPK.
Nelly menegaskan penguatan kompetensi merupakan fondasi utama dalam penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi. Sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, penerapan sistem merit harus diawali dengan pengembangan kompetensi.
“Karena itu, pelatihan terus kami perbanyak agar seluruh aparatur memiliki kapasitas yang memadai,” jelas mantan kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB tersebut.
Menurutnya, tujuan utama dari pengembangan kompetensi ini adalah memastikan ASN benar-benar memahami peran, fungsi, dan tanggung jawabnya ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut, BPSDMD NTB juga menjalin berbagai kerja sama strategis. Salah satunya melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 10 kabupaten/kota di NTB, mengingat pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, secara kediklatan merupakan kewenangan BPSDMD Provinsi.
Selain itu, BPSDMD NTB menjalin kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN untuk pelatihan penilaian jabatan dasar guna menghasilkan pejabat penilai yang kompeten.
Kerja sama juga dilakukan dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, dalam rangka pelatihan pariwisata dasar bagi seluruh ASN, tidak terbatas hanya bagi ASN di Dinas Pariwisata.
“Sebagai daerah tujuan wisata, seluruh ASN perlu memiliki mindset dan pemahaman dasar tentang pariwisata,” kata dia.
Kementerian Pariwisata menyambut baik program tersebut dan siap kembali mengalokasikan dukungan pada tahun depan agar cakupan peserta pelatihan dapat diperluas.
Pariwisata, lanjutnya, merupakan program unggulan Iqbal-Dinda, sekaligus potensi strategis daerah. Karenanya, seluruh ASN, baik yang bertugas di sektor lainnya seperti perikanan, pertanian, kehutanan, maupun sektor lainnya, harus mampu melihat potensi alam daerah sebagai kekuatan pariwisata.
“Pariwisata memiliki multiplier effect yang sangat besar dan melibatkan banyak sektor, mulai dari transportasi, UMKM, pertanian, hingga jasa lainnya,” jelas Nelly.
Dari sisi pengelolaan kelembagaan, pada tahun 2025, BPSDMD NTB telah memperoleh akreditasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang sebelumnya dikenal sebagai Diklat PIM III.
Selain itu, BPSDM juga telah mengantongi akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), serta akreditasi pelatihan CPNS dan PPPK.
BPSDM NTB juga menyusun produk NTB Corporate University, dan menyelenggarakan workshop fasilitator. Dengannya, pihaknya berperan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi bagi anggota DPRD.
NTB Corporate University mulai diluncurkan pada tahun ini dan akan terus dikembangkan. Pada tahun depan, sistem pembelajaran ini akan diperkuat melalui Learning Management System (LMS) berbasis aplikasi, sehingga ASN dapat belajar secara mandiri dan berkelanjutan.
Untuk mendukung akreditasi, BPSDMD NTB juga terus melengkapi sarana dan prasarana, antara lain penyediaan perpustakaan, ruang laktasi, media informasi kepegawaian yang sebelumnya belum tersedia, serta peningkatan fasilitas smart class dan ruang pengembangan kompetensi.
“Akreditasi menuntut pemenuhan tiga aspek utama, yakni sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sistem pembelajaran,” ujar Nelly.
Ke depan, BPSDMD NTB akan semakin intensif menyelenggarakan pelatihan teknis bagi OPD. “Kami berharap ini dapat memotivasi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja,” pungkasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan penerapan meritokrasi menjadi salah satu target utama pemerintah daerah (pemda). Sistem kepegawaian yang mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. “Sistem kepegawaian ini mendorong orang untuk berkompetisi melalui kinerja, bukan kedekatan politik,” tegasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post