LombokPost - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB hingga 31 Desember 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan terstruktur.
Ketua Tim Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik mengatakan program ini tidak hanya tumbuh dari sisi angka penerima manfaat, tetapi juga mengalami penguatan signifikan pada aspek kelembagaan, infrastruktur layanan, sumber daya manusia, serta ekosistem ekonomi lokal yang menopangnya.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor antara Pemprov NTB dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah kabupaten/kota, serta mitra masyarakat dan swasta yang terlibat secara aktif di lapangan.
"Pelaksanaan Program MBG di NTB hingga akhir 2025 menunjukkan akselerasi yang sangat signifikan. Ini bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kesiapan sistem, kualitas layanan, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan," jelasnya, Rabu (31/12).
Hingga akhir Desember 2025, jumlah penerima manfaat Program MBG di NTB telah mencapai sekitar 1,65 juta jiwa. Capaian ini mencerminkan perluasan layanan yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan merata di seluruh kabupaten dan kota.
Khalik menjelaskan penerima manfaat MBG mencakup seluruh spektrum sasaran strategis pembangunan sumber daya manusia. Program ini menjangkau 153.788 balita, lebih dari 213 ribu anak PAUD, RA, dan TK, serta lebih dari 960 ribu peserta didik jenjang SD/MI hingga SMP/MTs. Pada jenjang pendidikan menengah, MBG juga menjangkau lebih dari 238 ribu peserta didik SMA/SMK/MA.
Selain pendidikan formal, MBG di NTB juga menyentuh kelompok pendidikan khusus dan nonformal, yakni 2.242 siswa SLB, 5.095 santri pondok pesantren, serta 3.348 warga belajar PKBM. Di luar peserta didik, program ini juga menjangkau kelompok strategis pendukung layanan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu yang jumlahnya lebih dari 29 ribu orang.
Tidak kalah penting, MBG secara khusus menyasar kelompok rentan, yakni 25.423 ibu hamil dan 58.233 ibu menyusui. “MBG di NTB dirancang tidak semata-mata untuk anak sekolah. Kami secara sadar memperluas sasaran ke kelompok 3B; balita, ibu hamil, dan ibu menyusui karena di sanalah titik krusial pencegahan stunting dan malnutrisi jangka panjang,” bebernya.
Seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat, penguatan infrastruktur layanan juga menjadi perhatian utama. Hingga 31 Desember 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, terus bertambah dengan memanfaatkan berbagai sumber infrastruktur yang ada.
Tercatat 194 unit SPPG dibangun dari bangunan baru, 95 unit berasal dari rumah tinggal yang dialihfungsikan, 34 unit memanfaatkan rumah makan atau restoran, serta lebih dari 100 unit menggunakan ruko dan rukan.
"Selain itu, puluhan SPPG lainnya memanfaatkan gudang dan sarana pendukung lain yang memenuhi standar operasional," ujar pria bergelar doktor tersebut.
Secara total, sebanyak 601 SPPG telah operasional di seluruh NTB. Dari sisi pengelolaan, 552 SPPG dikelola oleh mitra masyarakat dan swasta, 5 SPPG oleh pondok pesantren, 3 SPPG oleh POLRI, dan 1 SPPG oleh TNI AU.
“Komposisi ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi gerakan bersama. Pemerintah membuka ruang partisipasi luas, dan masyarakat merespons dengan keterlibatan nyata,” kata Khalik.
Program MBG di NTB juga terbukti menjadi pengungkit ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir 2025, sebanyak 25.982 tenaga kerja lokal terlibat langsung dalam operasional SPPG.
Tenaga kerja tersebut mencakup berbagai fungsi, mulai dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, koordinator lapangan, kepala juru masak, juru masak, petugas porsi dan persiapan, pengemudi distribusi, hingga petugas kebersihan dan keamanan. Rata-rata setiap SPPG menyerap 40 hingga 45 tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar.
“MBG bukan hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja nyata bagi masyarakat lokal. Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga,” jelas pria yang juga Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB tersebut.
Di samping tenaga kerja, dampak ekonomi MBG juga terlihat dari keterlibatan rantai pasok lokal. Hingga 31 Desember 2025, Program MBG di NTB didukung oleh 2.134 supplier, yang terdiri dari 78 koperasi, 11 BUMDes, 1.129 UMKM, serta 916 supplier lainnya.
Keterlibatan supplier lokal ini memastikan bahwa kebutuhan bahan pangan MBG bersumber dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha NTB. Pola ini tidak hanya menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi daerah.
“Kami memastikan MBG menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Bahan pangan diutamakan dari pelaku lokal agar manfaatnya berputar di daerah,” ujarnya.
Secara keseluruhan, capaian Program Makan Bergizi Gratis di NTB hingga akhir 2025 menunjukkan bahwa MBG telah bertransformasi dari sekadar program intervensi gizi menjadi instrumen perlindungan sosial berbasis gizi, motor penggerak ekonomi kerakyatan, serta fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) NTB jangka panjang.
Dengan cakupan penerima manfaat yang terus meluas, infrastruktur layanan yang semakin siap, serta ekosistem pendukung yang semakin solid, NTB dinilai berada pada posisi strategis untuk melangkah ke tahun 2026 dengan tata kelola Program MBG yang lebih matang, terstandar, dan berkelanjutan.
“Capaian 2025 menjadi pijakan kuat bagi NTB untuk memasuki 2026 dengan sistem MBG yang lebih mapan dan berkelanjutan,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam