LombokPost - Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Tahap XI terkait Kondisi Setelah Kemerdekaan Indonesia diadakan Kamis pagi 18 Desember 2025, di Universitas Islam Al Azhar, Kota Mataram.
Anggota MPR RI Dr H Nanang Samodra bertindak sebagai narasumber menjelaskan, Poklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan, melainkan permulaan dari babak baru yang penuh tantangan.
Setelah mengumandangkan kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki periode Revolusi Nasional (1945-1949), sebuah masa yang ditandai oleh perjuangan bersenjata, diplomasi yang rumit, dan upaya membangun fondasi negara dari nol di tengah kekosongan kekuasaan.
"Dengan meninjau dinamika dari 1945 hingga pengakuan kedaulatan dan masa awal negara kesatuan, kajian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas transisi Indonesia dari sebuah koloni menjadi negara merdeka yang berdaulat," jelas Nanang Samodra.
Pasca proklamasi, kedaulatan Indonesia langsung diuji oleh kembalinya pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) Belanda, yang berniat menguasai kembali bekas jajahannya.
Situasi ini memicu serangkaian pertempuran heroik di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan secara fisik .
Pertempuran-pertempuran penting yang muncul semisal Pertempuran Surabaya (10 November 1945), ertempuran Medan Area (1945-1946), hingga Pertempuran Ambarawa (November-Desember 1945).
"Ada juga Bandung Lautan Api (23 Maret 1946) yang kesemuanya kami jabarkan pada para peserta kegiatan," jelas politisi Demokrat tersebut.
Di sisi lain, perjuangan juga ditempuh melalui jalur diplomasi yang berliku, dengan serangkaian perundingan seperti Perjanjian Linggarjati (1947) dan Renville (1948) yang sayangnya seringkali merugikan Indonesia, mempersempit wilayah de facto Republik.
Puncak agresi Belanda terjadi pada Agresi Militer II (19 Desember 1948), yang berhasil menduduki ibu kota sementara Republik di Jogjakarta dan menangkap para pemimpin nasional seperti Sukarno dan Hatta .
Namun, pendudukan ini justru memantik solidaritas internasional dan perlawanan gerilya total.
Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letnan Kolonel Suharto berhasil merebut Jogjakarta untuk sementara, membuktikan kepada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih eksis dan berdaya.
Tekanan internasional yang semakin kuat, khususnya dari Amerika Serikat dan PBB, akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan.
"Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (1949) menghasilkan kesepakatan pengakuan kedaulatan Belanda kepada Indonesia, yang secara resmi ditandatangani pada 27 Desember 1949," jelas pria yang pernah menjabat sebagai sekda NTB itu.
Di tengah gejolak perang, Indonesia secara paralel membangun institusi dan sistem politiknya, dan pembentukan negara berlangsung cepat setelah proklamasi.
Perkembangan Sistem Pemerintahan (1945-1959):
- 1945: Sistem Presidensil - Konstitusi pertama (UUD 1945) menetapkan sistem presidensil dengan Sukarno sebagai presiden.
- 1945-1950: Sistem Parlementer - Terjadi perubahan menjadi sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, diawali oleh Kabinet Sjahrir. Periode ini juga mengalami perubahan bentuk negara dari Republik menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca-KMB.
- 1950-1959: Demokrasi Parlementer - Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Ditandai dengan ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.
- 1959: Demokrasi Terpimpin - Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante, memulai era Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter .
"Keseluruhan proses transisi ini menunjukkan perjalanan bangsa Indonesia dalam mencari format terbaik bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya," ujar anggota DPR RI Dapil NTB 2 itu.
Turut dijelaskan, perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan berada dalam keadaan kritis.
Pemerintah mengambil langkah-langkah darurat dan jangka panjang, antara lain:
- Pinjaman Nasional (1946): Program pertama untuk mengisi kas negara.
- Konferensi Ekonomi (1946) dan Pembentukan Planning Board (1947): Upaya merancang pemulihan ekonomi terencana.
- Rencana Kasimo (Kasimo Plan): Rencana jangka panjang untuk swasembada pangan.
- Nasionalisasi De Javasche Bank: Menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menguasai otoritas moneter .
Periode setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945-1959) merupakan fase kritis yang menentukan keberlangsungan negara.
Bangsa Indonesia tidak hanya berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perpaduan strategi perjuangan bersenjata dan diplomasi yang gigih, tetapi juga secara bertahap membangun institusi pemerintahan dan fondasi ekonomi di atas puing-puing kolonialisme dan perang.
Namun, warisan dari periode ini adalah dualisme dan ketegangan yang berlangsung lama: antara pemerintahan sipil dan militer, antara sentralisasi dan otonomi daerah, serta antara demokrasi dan otoritarianisme.
"Kondisi awal yang penuh dengan ketidakstabilan politik, ekonomi yang runtuh, dan trauma sosial akibat konflik menjadi tantangan berat yang membayangi pembangunan nasional di dekade-dekade berikutnya," pungkas Nanang Samodra. (yuk/r6)
Editor : Prihadi Zoldic