LombokPost-Pemprov NTB menyiapkan Biaya Tidak Terduga (BTT), untuk penanganan bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Sadimin mengatakan pihaknya telah turun langsung ke kabupaten dan kota terdampak untuk menyerap usulan kebutuhan penanganan bencana dari pemerintah daerah.
“Kita turun ke kabupaten-kota untuk menyiapkan usulan, apa saja yang tidak bisa ditangani oleh kabupaten akan disharingkan melalui BTT,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov NTB Bergerak Cepat, Mulai Operasikan Alat Berat di Lokasi Bencana
Harapannya proses penanganan bisa berjalan cepat, terutama untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil rapat bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad, alokasi sementara BTT yang disiapkan Pemprov NTB mencapai Rp 16 miliar. “Kalau BTT-nya, sementara ini sesuai rapat bersama Gubernur ada Rp 16 miliar,” jelasnya.
Sadimin menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu daerah, melainkan untuk seluruh wilayah terdampak bencana di NTB. Saat ini, bencana tercatat terjadi di lima kabupaten, yakni Dompu, Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
“Bukan hanya Lombok Barat saja, tapi semua. Sekarang yang terjadi bencana itu Dompu, Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat,” katanya.
Baca Juga: Menghalau Bencana dari Perbukitan Mandalika
Terkait penggunaan anggaran, Sadimin menyebut BTT akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik dan perbaikan infrastruktur vital, khususnya jembatan putus yang menjadi satu-satunya akses masyarakat.
“Untuk kebutuhan logistik dan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus yang merupakan jalan satu-satunya, itu harus kita prioritaskan. Tapi saya kira anggaran Rp 16 miliar ini tidak bisa meng-cover semua,” ujarnya.
Sementara itu, estimasi total kerugian akibat bencana hingga kini belum dapat dipastikan. BPBD NTB masih menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lapangan untuk melakukan pendataan dan penghitungan kerusakan.
“Belum, teman-teman masih menghitung kerugian itu tidak cepat. Tim reaksi cepat masih turun ke lapangan,” kata Sadimin.
Baca Juga: KKN-PPM Unizar Angkat Mitigasi Bencana, Dorong Desa Wisata Aman dan Berkelanjutan
Ia juga membenarkan adanya kerusakan rumah warga akibat bencana. Perbaikan rumah tersebut dimungkinkan menggunakan dana BTT, namun tetap menyesuaikan kemampuan anggaran dan skala prioritas.
“Itu nanti bisa dari BTT juga. Makanya kita lihat dulu kemampuan anggarannya. Kita hitung dulu, kita ajukan kebutuhannya. Kalau tidak cukup, ya berdasarkan skala prioritas,” jelasnya.
Dalam penanganan bencana, Sadimin menegaskan Pemprov NTB tidak bekerja sendiri. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat melalui BNPB, serta instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Penanganannya sama-sama kita. Dari BNPB, dari kabupaten, provinsi, maupun dari BWS, sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Lobar Patungan Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Buwun Mas Sekotong
Lebih lanjut, Sadimin juga menyoroti persoalan lingkungan sebagai salah satu penyebab bencana banjir yang terus berulang, seperti di wilayah Sekotong dan Bima. Ia menilai alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperparah risiko bencana.
“Kalau kita lihat tutupan lahannya, ke atas itu sudah jadi jagung semua. Sama seperti di Bima. Jadi itu akan tetap jadi langganan banjir,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mulai menyadari pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan lingkungan.
“Harus sama-sama kita sadari, harus kita ubah perilaku kita. Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, ya akan terjadi bencana. Harus mulai kita ubah, harus bergerak berubah,” tegas Sadimin.
Baca Juga: Sambangi Rumah Duka Korban Banjir Sekotong, Bupati Lobar Sebut Tambang Ilegal Berkontribusi Terhadap Banjir
Menurutnya, banjir dengan intensitas tinggi seperti beberapa tahun terakhir merupakan peristiwa yang jarang terjadi di masa lalu. Namun, kini bencana tersebut semakin sering terjadi akibat berbagai faktor, termasuk perubahan fungsi lahan.
“Dulu tidak pernah ada banjir seperti ini. Beberapa tahun ini saja yang rajin terjadi. Salah satunya karena alih fungsi lahan,” pungkasnya.
Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik mengatakan Gubernur Iqbal dalam arahannya menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani dampak bencana.