LombokPost - Upaya penguatan peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus mendapat perhatian di NTB.
Komitmen tersebut tercermin, dengan telah digelarnya Lokakarya Inisiasi Pembentukan Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI), atas inisiasi Mitra Pembangunan KONSEPSI.
“Ini menjadi momentum awal konsolidasi peran perempuan, sebagai aktor penting dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” jelas Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Tantangan pembangunan, khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, organisasi sipil, dunia usaha, serta mitra pembangunan. “Kolaborasi menjadi kunci,” tegasnya.
Pemprov NTB terus mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui program NTB Lestari dan Berkelanjutan, ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang, seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Dalam konteks tersebut, perempuan dinilai memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penjaga kelestarian hutan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi keluarga dan komunitas.
Tak kalah penting, Pemprov NTB berkomitmen membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan sumber daya hutan.
Pembentukan FP3HI, kata Nelly, diharapkan menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan diskusi lintas desa serta lintas sektor.
Forum ini diharapkan mampu memetakan potensi kawasan hutan secara komprehensif, mulai dari hasil hutan non-kayu, pengembangan pertanian ramah lingkungan, hingga pariwisata berbasis alam dan kearifan lokal.
Kemudian, bisa memperkuat kapasitas perempuan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap informasi dan pasar.
“Dengan demikian, perempuan di sekitar kawasan hutan tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam,” jeloasnya.
Dukungan data yang akurat serta sinergi antarperangkat daerah, menjadi faktor penting dalam memastikan program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
Hal ini terutama menyasar perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masih berada dalam kantong-kantong kemiskinan.
“Melalui forum ini, kita berharap lahir program-program berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung,” katanya.
Dengan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Pemprov NTB optimistis potensi SDA yang dimiliki dapat dikelola secara optimal.
Pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung visi NTB yang makmur, berdaya saing, dan mendunia.
Direktur KONSEPSI Muhammad Taqiuddin menekankan peran strategis perempuan dalam perhutanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan. Melalui Forum FP3HI, pihaknya ingin membangun jejaring yang kuat agar perempuan semakin berdaya.
“Pastinya bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menjadi aktor penting dalam perhutanan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” jelasnya.
Editor : Akbar Sirinawa