LombokPost - Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, sinergitas program menjadi kunci dalam penuntasan persoalan strategis daerah. Seperti kemiskinan, stunting, dan sejumlah isu prioritas lainnya.
Hal itu diungkapkan Wagub Umi Dinda saat memimpin rapat tim percepatan pembangunan, staf ahli, dan para asisten di lingkungan Pemprov NTB, Rabu (21/1).
Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dieksekusi secara optimal.
Selain itu, Wagub Umi Dinda menekankan pentingnya penataan tata kelola aset dan sumber daya manusia (SDM) seiring dengan implementasi SOTK yang baru.
Wagub Umi Dinda juga mendorong sinkronisasi program antar-OPD serta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Serta kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas program tahun 2026, Wagub Umi Dinda memandang perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada renstra, cascading program, serta rencana program atau kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mulai mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilakukan.
Serta menyepakati pelibatan staf ahli dan para asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya.
Sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang dinilai sangat positif untuk memperkuat koordinasi internal pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Wagub Umi Dinda juga menegaskan ke depan pertemuan seperti ini perlu terus diselenggarakan secara berkala. Hal ini sebagai ruang penguatan sinergi, sekaligus memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah.
Wagub Umi Dinda juga mendorong forum koordinasi tersebut dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain. Sehingga kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. (lil/kominfotikntb/r3)
Editor : Prihadi Zoldic