LombokPost - Persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, kembali menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
Isu ini mencuat dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan jajaran, yang disiarkan melalui TVR Parlemen, Rabu (21/1).
Dalam rapat tersebut, Gili Trawangan yang berstatus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dinilai menghadapi ancaman serius terhadap citra pariwisata, akibat persoalan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty secara tegas mengungkapkan keprihatinannya. “Saya baru kembali dari Lombok, Bu Menteri. Salah satu destinasi prioritas Bu Menteri ke depan itu Bu Menteri. Saya ke Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno," terangnya.
Dia menyebut persoalan utama yang ditemui di tiga gili tersebut adalah penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.
Politisi PDI Perjuangan ini bahkan mengaku telah mendatangi langsung lokasi penimbunan sampah di Gili Trawangan dan berdialog dengan kepala desa setempat.
“Masalah di Gili itu adalah sampah. Saya sampai pergi, Bu Menteri, ke tempat penimbunan sampah itu, terus saya bicara sama kepala desa, Bu Menteri," tegasnya.
Kondisi di lapangan, lanjut Evita, sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Ia menggambarkan tumpukan sampah yang tidak hanya mencemari lingkungan, dan mengganggu keindahan Gili Trawangan, tetapi mirisnya sampah yang ada malah dikonsumsi oleh satwa yang ada di kawasan tersebut.
"Itu benar-benar sapi makan sampah. Sampai rusa pun ada di situ udah makan sampah. Jadi ini image yang sangat buruk bagi pariwisata kita," ujar Evita.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memfasilitasi pemasangan alat pengolah sampah berupa insinerator di kawasan 3 Gili.
“Alatnya sudah terpasang di Gili Trawangan. Saat ini masih dalam tahap uji coba. Total ada tiga unit insinerator yang sudah dipasang,” ujar Muslim.
Ia menjelaskan, tiga unit insinerator tersebut merupakan bantuan hibah yang bersumber dari Proyek LAUTRA, merupakan kerja sama antara KKP RI dan Bank Dunia yang berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi perairan serta peningkatan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.
“Untuk NTB, lokasinya khusus di kawasan tiga gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air,” jelas Muslim.
Keberadaan insinerator ini diharapkan mampu menjawab persoalan kapasitas pengolahan sampah yang selama ini menjadi kendala.
Pasalnya, produksi sampah harian di kawasan pariwisata tiga gili diperkirakan mencapai sekitar 18 ton per hari dan bisa meningkat drastis saat musim liburan atau high season.
Selama ini mesin insinerator di TPST hanya mampu mengelola sekitar 5 sampai 10 ton sampah per hari. “Dengan adanya insinerator baru ini, harapannya persoalan sampah di Gili bisa lebih terurai,” katanya.
Ia juga menegaskan penyediaan insinerator tersebut merupakan respons atas berbagai kritik, termasuk dari DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan langsung ke kawasan tiga gili.
“Ini juga menjawab kritik DPR kemarin. Selama ini kawasan tiga gili kan masuk kawasan konservasi nasional, tapi pengelolaan sampahnya cenderung terabaikan,” ungkap Muslim.
Menurutnya, meskipun kawasan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), persoalan kebersihan dan sampah belum mendapatkan penanganan yang sebanding.
Karenanya, melalui fasilitasi tiga unit insinerator senilai hampir Rp 15 miliar, pemerintah berharap persoalan sampah di kawasan wisata unggulan NTB tersebut dapat ditangani secara lebih serius dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan dengan difasilitasinya tiga unit insinerator ini, masalah sampah di tiga gili bisa terurai dan citra pariwisata NTB tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida