LombokPost - Realisasi investasi Provinsi NTB, sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp 61,10 triliun atau 100,02 persen, dari target nasional sebesar Rp 61,09 triliun yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui BKPM RI.
“Capaian ini menunjukkan kinerja investasi NTB, secara keseluruhan berjalan positif dan sesuai dengan target yang ditetapkan,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) NTB Irnadi Kusuma, Selasa (27/1).
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi. Karena dari 10 kabupaten dan kota di NTB, Kabupaten dan Kota Bima masih tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi terendah. Hal tersebut disampaikan.
“Dua daerah ini masih memiliki tantangan dalam mendorong nilai investasi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk penguatan ke depan,” ujarnya.
Di Kabupaten Bima, total nilai realisasi investasi sepanjang 2025 hanya di angka Rp 181 miliar, dengan sektor pertanian masih mendominasi sebesar Rp 107,9 miliar dari.
Jika dirincikan, untuk penanaman modal, Kabupaten Bima mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 12,38 miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 169 miliar.
Irnadi menjelaskan, dominasi sektor pertanian menunjukkan besarnya potensi daerah, namun sekaligus menjadi keterbatasan dalam meningkatkan nilai investasi secara signifikan.
“Pertanian di Kabupaten Bima masih banyak berbasis usaha kecil dan menengah, sehingga nilai investasinya belum bisa melonjak tinggi. Hilirisasi dan skala industri masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, keterbatasan masuknya modal besar, terutama dari investor luar daerah dan asing, menjadi faktor lain yang memengaruhi rendahnya capaian investasi.
Pola investasi yang masih berputar pada sektor dan pelaku yang sama, dirasa membatasi percepatan pertumbuhan nilai investasi.
Sementara itu, Kota Bima mencatat total realisasi investasi sebesar Rp 111,17 miliar, dengan sektor perdagangan sebagai kontributor utama sebesar Rp 69,57 miliar.
Karakter Kota Bima sebagai wilayah perkotaan membuat sektor perdagangan menjadi penggerak utama ekonomi, didukung oleh sektor industri dan pariwisata dalam skala terbatas.
“Struktur ekonomi Kota Bima memang didominasi perdagangan. Namun, skala usaha yang relatif kecil dan belum adanya PMA membuat nilai investasinya belum berkembang optimal,” kata Irnadi.
Baik Kabupaten maupun Kota Bima menghadapi tantangan serupa dalam hal daya saing investasi, terutama terkait kesiapan kawasan, kepastian regulasi, dan kondusivitas daerah.
“Investor membutuhkan kepastian, baik dari sisi tata ruang, regulasi, maupun dukungan masyarakat. Tanpa itu, sulit mendorong investasi besar masuk,” ujarnya.
Kemudian, faktor krusial lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah (Pemda), adalah percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selaras dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 5 Tahun 2024.
“RDTR menjadi pintu awal investasi. Kalau belum jelas, investor akan menahan diri. Karena itu, koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat untuk mempercepat penetapannya,” kata Irnadi.
Ke depan, Pemprov NTB mendorong penguatan komunikasi lintas sektor dan daerah untuk menentukan sektor prioritas pengembangan investasi, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi investor, termasuk dari luar daerah dan luar negeri, guna meningkatkan nilai investasi di seluruh wilayah NTB secara lebih merata. “Ini juga menjadi concern kami,” tandasnya.
Sekretaris DPMPTSP NTB Dadang Fajar menambahkan adapun realisasi investasi tertinggi berdasarkan lokasi berasal dari Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, dengan sektor dominan meliputi ESDM, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perindustrian.
Editor : Jelo Sangaji