LombokPost - Pemprov NTB resmi mengumumkan, pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor: 800.1.2.6/354/BKD/2026 yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menjelaskan seleksi terbuka ini dilakukan, untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. “Seleksi ini kami rancang seobjektif mungkin,” tegasnya Jumat (6/2).
Penilaian dilakukan oleh dua tim panitia seleksi (pansel) yang sudah disetuui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini agar prosesnya lebih fokus dan mendalam, sekaligus mengantisipasi membludaknya jumlah pendaftar. “Jadi tidak asal-asalan,” tegasnya.
Sebanyak 13 jabatan JPT Pratama yang akan diseleksi dibagi ke dalam dua tim panitia seleksi (pansel). Tim I diketuai oleh Guru Besar UIN Mataram Prof Riduan Masud, dengan jabatan yang diseleksi meliputi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kebudayaan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu, Tim II diketuai oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB Lalu Mohammad Faozal. Tim ini akan menyeleksi jabatan Direktur RSUD, Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD, Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD.
Berikutnya, Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSUD, Wakil Direktur Pelayanan RSUD, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB.
Tri menambahkan, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terbuka dan daring melalui situs resmi BKD NTB. Pengumuman, pendaftaran, sekaligus pengunggahan berkas persyaratan administrasi dilakukan mulai 5 hingga 19 Februari 2026.
“Tahapan seleksi administrasi dan validasi rekam jejak berlangsung pada 5–20 Februari 2026,” kata dia.
Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak dijadwalkan pada 23 Februari 2026, hingga akhirnya proses seleksi berakhir pada tahapan pelantikan yang direncanakan berlangsung pada 16 Maret 2026.
Dalam proses seleksi, panitia menerapkan beberapa tahapan penilaian, mulai dari seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak, seleksi kompetensi menggunakan metode assessment center mencakup tes tertulis, diskusi, dan wawancara, penulisan makalah, hingga wawancara akhir untuk menggali komitmen dan kompetensi peserta. “Bobot penilaiannya sudah ditetapkan secara proporsional,” terang Tri.
Rinciannya, rekam jejak sebesar 20 persen, asesmen kompetensi 25 persen, penulisan makalah 20 persen, dan wawancara 35 persen. “Kami ingin memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk mendukung pembangunan NTB,” tegas bebernya.
Melalui seleksi terbuka ini, Pemprov NTB berharap dapat menjaring figur-figur terbaik yang mampu mengisi jabatan strategis dan memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan publik serta kemajuan daerah.
Editor : Jelo Sangaji