LombokPost-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengarahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lebih progresif menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Gubernur menekankan agar dana sosial tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis Koperasi Merah Putih.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Dalam arahannya, gubernur mengakui adanya kendala klasik yang sering menjadi alasan perbankan enggan melirik koperasi.
Banyak pihak perbankan yang masih ragu menyalurkan dana karena melihat unit usaha koperasi belum berjalan maksimal atau bahkan baru memulai langkah awal.
“Ini seperti lingkaran setan. Perbankan ragu menyalurkan dana karena bisnisnya belum jalan, sementara bisnisnya tidak jalan karena kekurangan modal. Jika tidak ada yang berani memulai lebih dulu, rantai ini tidak akan pernah putus,” ujar gubernur disela kegiatan penyerahan dana pembinaan kepada Pemprov NTB untuk 10 KDKMP Percontohan, di Desa Semoyang, Praya Timur, Loteng, Kamis (5/2).
Gubernur NTB menegaskan bahwa CSR seharusnya menjadi instrumen pendorong bagi unit usaha yang sedang merintis, bukan hanya diberikan kepada mereka yang sudah mapan.
Menanggapi seruan ini, Bank Mandiri pun melakukan gebrakan dengan menjadi pihak pertama yang merespons tantangan Gubernur.
Bank Mandiri berkomitmen untuk mulai mengintegrasikan program CSR mereka dengan pengembangan KDKMP di NTB.
Langkah Bank Mandiri ini diharapkan menjadi pematik bagi anggota Himbara lainnya, seperti BRI, BNI, dan BTN, termasuk bank milik daerah Bank NTB Syariah untuk turut serta mengambil risiko yang terukur demi kemajuan koperasi lokal.
Dengan masuknya dukungan perbankan di fase awal, KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen usahanya sehingga ke depan bisa menjadi entitas yang bankable.
Regional CEO Bank Mandiri Bali Nusra Alexander Jonathan Patty mengatakan, keberanian Bank Mandiri menjawab surat tantangan gubernur antara lain program KDKMP adalah program pemerintah pusat dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Koperasi ini sebagai soko guru, kami di perbankan menekankan pada pembinaan dan pendampingan usaha bisnis yang dijalankan koperasi,” ucap Jonathan.
Jika bantuan usaha biasanya dalam bentuk uang segar, Bank Mandiri menyerahkan dana pembinaan dalam bentuk barang modal usaha komoditas kepada 10 KDKMP Percontohan di Provinsi NTB.
Penyerahan bantuan yang berlangsung di Desa Semoyang, Praya Timur pun disambut antusias oleh para penerima manfaat.
“Jangan dilihat besaran nominalnya, justru yang tidak terlihat ini yaitu pendampingan memberikan nilai paling besar,” bebernya.
Dikatakan, bantuan yang diberikan tidak berbentuk dana tunai, melainkan berupa sarana dan prasarana penunjang usaha sesuai dengan komoditas yang dikelola masing-masing kelompok.
Di mana perbankan alokasikan dana tersebut ke supplier barang usaha koperasi.
“Suplier yang diutamakan adalah BUMN-BUMN yang ditunjuk pemerintah, sehingga ini akan menjadi crossroad ecosystem tidak akan terjadi kebocoran. Sekaligus mengedukasi masyarakat cara berbisnis yang transparan, efisien dan digitalisasi,” papar Jonathan.
Pria berkacamata ini berharap, program KDKMP merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat kapasitas usaha kelompok masyarakat produktif, khususnya di sektor riil berbasis potensi lokal. Serta mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, serta daya saing produk di pasar.
“Pembinaan ini tidak hanya sebatas penyerahan bantuan, tetapi juga pendampingan agar usaha kelompok dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri,” tutup dia.
Editor : Kimda Farida