LombokPost - Di Desa Karang Bayan, aroma kopi yang menguar setiap pagi bukan sekadar penanda dimulainya hari.
Bagi para penyandang disabilitas di Yayasan Bale Batur Difabel, aroma itu adalah suara kemandirian.
Di tengah hiruk-pikuk narasi ekonomi pasca-pandemi, sekelompok kawan tuli, grahita, dan daksa di Lombok Barat ini sedang merajut revolusi kecil melalui green jobs (pekerjaan hijau).
Konsep ekonomi hijau yang diusung bukan sekadar tren ekologis, melainkan pelarian dari tembok diskriminasi pasar kerja formal yang selama ini menganggap disabilitas sebagai beban, bukan aset.
Panani, Ketua Yayasan Bale Batur Difabel sekaligus guru SLB yang telah mengabdi selama 12 tahun, menjadi otak di balik gerakan ini.
Ia gerah melihat lulusan sekolah luar biasa hanya berakhir menjadi pengangguran karena hambatan komunikasi.
“Produk kami lahir dari proses alami. Kopi ditumbuk manual dengan batu, dijemur tanpa mesin, tanpa jejak karbon berlebih,” ujar Panani (5/2).
Kualitas bicara lebih keras dari kata-kata. Buktinya, 10 kilogram biji kopi mentah hasil panen pertama ludes diborong wisatawan Jepang bulan lalu.
Mereka tidak mencari kemasan plastik mewah, mereka mencari cerita tentang kejujuran proses dan keberlanjutan sosial.
Bagi Bayu (31), seorang pria tuli, kebun adalah ruang merdeka. Sebelum menemukan bahasa tanah di Bale Batur, Bayu sempat bekerja di ritel modern. Di sana, ia terperangkap dalam ritme kerja yang abai terhadap kondisi fisiknya.
“Dulu sering dimarah, pusing, kerja tanpa libur sampai sering sakit,” isyarat Bayu yang diterjemahkan Panani.
Di ritel, ia hanyalah angka dalam target. Namun di kebun, ia adalah ahli. Mulai dari tomat, kacang, hingga jagung, tangan Bayu lincah menata bedengan.
Meski harus menantang maut di jalan raya mengendarai motor tanpa bisa mendengar klakson Bayu tak pernah absen.
Baginya, kelelahan fisik di kebun jauh lebih terhormat daripada kelelahan mental di tempat kerja yang tak inklusif.
Tak jauh dari bedeng tomat, Purnamasari (23) atau Pur, sibuk dengan kain-kainnya.
Jika Bayu menguasai cangkul, Pur menguasai jarum.
Perempuan berhijab ini adalah penyintas diskriminasi rekrutmen. berkali-kali melamar kerja, berkali-kali pula ia ditolak karena alasan sulit berkomunikasi.
Di Bale Batur, Pur menemukan panggungnya. Saat pesanan seragam sekolah datang, ia mampu meraup upah hingga Rp 800.000 sekali order jauh melampaui jasa permak tetangga yang dihargai recehan.
Namun, cerita Pur adalah potret ironi komunikasi yang akut. Di rumah, orang tuanya tidak menguasai bahasa isyarat.
“Di rumah sepi, orang tua tidak paham isyarat. Di yayasan, saya punya teman mengobrol dan bekerja,” isyaratnya.
Meski misi green jobs ini berjalan, jalannya tak selalu mulus.
Panani mengungkapkan kekecewaannya pada respon pemerintah yang seringkali hanya berhenti di tahap seremonial.
Pada 2025, sebuah acara penanaman perdana dihadiri pejabat tinggi, namun tindak lanjutnya nihil.
Saat Panani mengajukan bantuan pipa pengairan otomatis agar anggota disabilitas daksa tidak perlu memikul air, birokrasi menjawab dengan tawaran pinjam pakai.
“Kalau cuma pinjam, lalu rusak, kami bagaimana? Saya tidak mau lagi berharap pada pemerintah. Lebih baik kami kerja nyata dengan apa yang ada, meski dana sedikit,” tegasnya.
Model ekonomi hijau di Bale Batur membuktikan, inklusi sosial bukan sekadar memberi bantuan sosial (bansos), melainkan menyediakan akses.
Panani berencana mengembangkan yayasan ini menjadi sekolah informal gratis bagi anak disabilitas dan yatim piatu pada tahun ajaran 2024/2025.
Bergeser ke arah kebijakan, Sri Sukarni, Ketua HWDI NTB, memberikan catatan kritis.
Bagi perempuan yang sehari-harinya menggunakan kursi roda ini, isu ekonomi hijau mustahil disebut berhasil jika penyandang disabilitas masih diposisikan sebagai objek bantuan sosial (bansos).
“Kami tidak butuh sembako. Sembako itu tiga hari habis. Berikan kami pekerjaan yang layak di sektor-sektor baru ini. Berikan modal dan alat produksi, maka urusan kesejahteraan itu selesai oleh tangan kami sendiri,” tegasnya.
Sri menyoroti hambatan struktural yang masih curam. Ia menyebut 90 persen fasilitas publik di NTB belum ramah disabilitas.
Bagaimana mungkin kaum difabel bisa masuk ke pasar kerja hijau jika untuk mengurus perizinan usaha atau mengikuti pelatihan saja mereka harus dibopong naik tangga?
“Jangan bicara ekonomi inklusif jika gedung-gedungnya saja masih eksklusif,”retorisnya.
Isu pekerjaan hijau (green jobs) bagi disabilitas di NTB membutuhkan indikator yang presisi agar tidak terjebak dalam praktik greenwashing.
Manager Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia Fitrianti Sofyan menegaskan, sebuah pekerjaan baru bisa disebut "hijau" jika memenuhi dua pilar. Yakni ramah lingkungan dan pekerjaan layak (decent work).
“Ekonomi hijau bertujuan untuk keberlanjutan jangka panjang. Jika sebuah pekerjaan ramah lingkungan tapi mengeksploitasi pekerjanya, seperti upah di bawah standar atau lingkungan kerja berbahaya maka sistem itu akan runtuh karena ketimpangan sosial,” ujarnya..
Dalam konteks Just Transition (transisi berkeadilan), Fitrianti menekankan pentingnya pergeseran peran disabilitas dari objek bansos menjadi aset produktif.
Hal ini diukur melalui sinergi Green Product (produk bebas kimia/etik) dan Green Process (produksi minim sampah), yang ditopang oleh Green Skill atau peningkatan kapasitas keterampilan difabel.
“Upah adil mungkin subjektif di pedesaan, namun kuncinya adalah transparansi dan kesepakatan tanpa eksploitasi. Teman difabel harus memiliki posisi tawar yang sejajar,” tambahnya.
Koaksi mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kurikulum green skill di BLK dan memberikan insentif bagi UMKM yang menerapkan proses sirkular.
Tanpa infrastruktur aksesibel dan kuota kerja yang tegas, transisi ekonomi hijau hanya akan menjadi narasi yang meninggalkan kelompok rentan di belakang.
Menanggapi kegelisahan di lapangan, Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB Armansyah mengakui, adanya celah besar antara regulasi dan realita.
Ia mengawali penjelasannya dengan masalah fundamental, data.
“Kelemahan kita itu memang data. Dari 28 ribu data awal, setelah diverifikasi secara makro, hanya tercatat sekitar 11 ribu penyandang disabilitas yang terpetakan alamat dan usianya,” ujarnya.
Data inilah yang kini digunakan untuk merancang program pemberdayaan di UPT Narmada, di mana disabilitas produktif dilatih desain grafis, perbengkelan, hingga membatik Sasambo.
Terkait kritik Sri Sukarni mengenai infrastruktur, Armansyah mengamini kejujuran tersebut.
Ia kini mendorong lahirnya Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan seluruh lembaga hingga tempat hiburan membangun sarana yang aksesibel.
“Saya sering sampaikan, jangan bicara NTB Inklusif jika kantor layanan publik tidak akses. Kita ingin setiap proyek fisik dipikirkan aksesnya dari awal,” tegasnya.
Armansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengawasi kuota 1 persen pekerja disabilitas di perusahaan swasta.
“Mimpi kita adalah NTB yang aksesibel seperti negara maju. Potensinya ada, tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi alat bantu dan pendampingannya,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida