LombokPost - Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan serius.
TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja, sekaligus menggambarkan sejauh mana pasokan tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal.
Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada November 2025 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mencatatkan TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
“Pada November 2025, TPT tamatan SMK mencapai 6,47 persen. Angka ini menjadi yang paling tinggi di antara seluruh kelompok pendidikan,” ungkapnya.
Sementara itu, TPT terendah justru berasal dari penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebesar 1,70 persen.
Wahyudin juga memaparkan perkembangan TPT jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025. Hampir seluruh kelompok pendidikan mengalami kenaikan tingkat pengangguran.
“Dibandingkan Agustus 2025, hampir semua kategori pendidikan mengalami peningkatan TPT. Namun, ada beberapa jenjang yang justru mengalami penurunan,” jelasnya.
Penurunan TPT tercatat pada lulusan Diploma dan Universitas yang turun sebesar 2,14 persen poin, serta lulusan SMP yang turun 1,57 persen poin.
Di sisi lain, kenaikan TPT paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang meningkat sebesar 1,06 persen poin.
“Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan, agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja di daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqan menegaskan pentingnya kolaborasi strategis lintas lembaga untuk menekan angka pengangguran di daerah.
Salah satu upaya yang terus didorong, penguatan program pelatihan berbasis inovasi melalui kerja sama, salah satunya dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur di Lenek.
Aidy menyampaikan kunjungannya ke BPVP Lombok Timur membawa misi besar dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yakni mentransformasi balai-balai latihan kerja agar menjadi unit yang lebih mandiri dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Saya membawa misi besar dari Bapak Gubernur untuk mentransformasi balai-balai latihan menjadi unit yang lebih mandiri, termasuk rencana penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” jelasnya.
Ia mengungkapkan keberhasilannya dalam mengelola 32 SMK, berstatus BLUD di NTB ingin direplikasi ke sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, pola BLUD memberikan fleksibilitas pembiayaan sekaligus memperkuat kemandirian program pelatihan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan industri.
Aidy Furqan menegaskan ada dua inovasi utama yang dinilai mampu meningkatkan daya saing lulusan, yakni konsep Fast Track dan Double Track.
Kedua konsep ini dirancang agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah formal, tetapi juga dibekali sertifikat profesi yang diakui oleh dunia industri. Konsep fast track dilakukan dengan menambah masa belajar satu tahun di SMK yang dikoneksikan melalui kerja sama dengan politeknik.
Melalui skema tersebut, lulusan tidak hanya menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan, tetapi juga berpeluang memperoleh Diploma 2 (D2) yang setara dengan sertifikasi level 3, sebagai langkah akselerasi agar lulusan memiliki daya saing dan terserap di pasar kerja.
Hasilnya, anak-anak bisa mendapatkan D2 yang setara dengan sertifikasi level 3. Ini adalah langkah akselerasi agar lulusan kita benar-benar ‘laku’ di pasar kerja,” terang mantan kepala Dinas Dikbud NTB tersebut.
Kemudian, bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi namun ingin langsung bekerja, Disnakertrans menawarkan pendekatan Double Track.
Melalui skema ini, peserta didik dipersiapkan memiliki dua pilihan masa depan. “Silakan yang ingin kuliah kita siapkan jalurnya, tetapi yang ingin langsung bekerja kita bekali keterampilan khusus. Dengan begitu, mereka memiliki dua jalur kesuksesan,” tambahnya.
Selain membahas penguatan pelatihan vokasi, dirinya juga menerangkan perihal peluang pengembangan Green Jobs atau pekerjaan ramah lingkungan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Disnakertrans KSB Tekan Pengangguran lewat Pelatihan Berbasis Kompetensi
Dengan jumlah lulusan SMK di NTB yang mencapai sekitar 21.000 orang setiap tahun, Disnakertrans berkomitmen agar potensi tersebut tidak menjadi penyumbang angka pengangguran, melainkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor : Kimda Farida