LombokPost--Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB menggelar Pelatihan Paralegal Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 secara daring, pada Selasa (10/2).
Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, beserta Tim Penyuluh Hukum.
Dalam sambutannya, ditekankan pentingnya peran paralegal sebagai ujung tombak penyebaran informasi hukum di masyarakat.
Sebagai narasumber, Abdul Hanan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Mataram menyampaikan enam materi utama yang dirancang untuk membekali paralegal dengan kompetensi menyeluruh. Materi tersebut meliputi:
-
Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan
-
Pengantar Hukum dan Demokrasi
-
Struktur dan Kondisi Sosial Masyarakat
-
Keparalegalan (dasar-dasar dan etika)
-
Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia
-
Hak Asasi Manusia (HAM)
Sesi diskusi dan tanya jawab berfokus pada penerapan ilmu dalam menangani isu hukum aktual di masyarakat.
Beberapa topik yang mengemuka antara lain mekanisme pendampingan perkara, kewenangan paralegal dalam bantuan hukum, serta perlindungan bagi paralegal itu sendiri.
Isu-isu sosial seperti pencegahan pernikahan anak dan penelantaran anak juga dibahas mendalam sebagai bagian dari perlindungan HAM.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kehadiran paralegal di tingkat desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis.
"Paralegal adalah garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum formal," ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap dapat mencetak paralegal-paralegal desa di Lombok Barat yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dan edukasi hukum yang efektif.
Hal ini diyakini akan memperkuat pencegahan sengketa dan mendorong penyelesaian masalah hukum secara lebih cepat dan tepat di tingkat masyarakat.
Dengan meningkatnya kapasitas paralegal desa, diharapkan masyarakat Lombok Barat, terutama di daerah terpencil, dapat mengakses layanan hukum dasar dengan lebih mudah.
Edukasi mengenai hak hukum juga diharapkan dapat menekan angka pelanggaran HAM seperti pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran hukum secara umum di wilayah tersebut.
Editor : Kimda Farida