LombokPost - Sebagai bentuk persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Muhammad Riadi, bersama anggota TAG-P3K Basuki Prayitno, melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha ternak asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Pertemuan ini membahas berbagai persoalan terkait pengiriman sapi dari kita di NTB, dan langkah-langkah strategis untuk memastikan distribusi hewan qurban berjalan lancar,” terang Riadi.
Salah satu isu utama yang dibahas, praktik pengiriman sapi oleh perusahaan yang telah mapan di NTB. Menurutnya, perusahaan yang ada telah menerima kuota pengiriman di awal sehingga membatasi kesempatan bagi perusahaan lain.
“Perusahaan yang memiliki kuota pengiriman di depan ini cenderung menjadi penentu harga. Akibatnya, harga sapi di NTB bisa lebih tinggi dibandingkan harga pasar di Jakarta,” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, saat ini harga sapi hidup di Bima mencapai Rp 55.000 per kilogram (kg), sedangkan harga di Jakarta berada di kisaran Rp 57.500 per kg.
Kondisi ini membuat peluang pasar menjadi sangat rentan, terutama bagi sapi yang belum memiliki kontrak penjualan. Selain itu, harga sapi di NTB belum memiliki standar yang stabil, berbeda dengan daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali.
Situasi ini, terang Riadi, menimbulkan tantangan bagi peternak dan pelaku usaha, dalam menetapkan harga jual yang kompetitif. Dirinya juga menyoroti pengiriman sapi dari Bima yang belum memiliki calon pembeli di Jakarta.
“Seringkali sapi tidak habis terjual setelah Idul Adha, dan kondisi ini menimbulkan kegaduhan yang menuntut pemerintah daerah untuk mencarikan solusi,” ujarnya.
Untuk Idul Adha 2026, kuota pengiriman sapi dari NTB diperkirakan mencapai 20 ribu ekor, di mana sekitar 9 ribu ekor, telah memiliki kontrak bisnis dengan asosiasi resmi. Sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa.
Namun, persoalan transportasi masih menjadi perhatian penting. Keterbatasan sarana transportasi ternak menyebabkan penumpukan di pelabuhan penyeberangan, seperti Lembar dan Gili Mas.
Pemprov NTB berupaya mengatasi masalah ini melalui jalur Tol Laut, dan pembatasan penerbitan rekomendasi serta izin pelayaran publik per hari sesuai kapasitas daya angkut. “Ini menajdi atensi kami,” kata dia.
Sementara itu, dalam pertemuan itu, Riadi mengatakan asosiasi pedagang di Jakarta mengusulkan agar pengiriman sapi, dilakukan langsung dari pelabuhan terdekat sesuai lokasi pengumpulan, tanpa harus melalui transportasi darat lintas kabupaten.
Usulan ini diinginkan agar bisa memperlancar distribusi dan mengurangi penumpukan di pelabuhan. Selain aspek transportasi, Riadi menekankan pentingnya tata niaga ternak yang patuh pada regulasi.
Semua pengiriman harus mengikuti prosedur administrasi dan kesehatan hewan, termasuk uji laboratorium dan PCR, serta disesuaikan dengan segmen pasar yang tersedia.
“Dengan begitu, persoalan saat pengiriman dan penjualan ternak dapat diminimalisir seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandas mantan kepala Biro Umum Setda NTB tersebut.
Editor : Kimda Farida