LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.
Komitensi ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi Program Dukungan Manajemen bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berlangsung pada Rabu (18/2) di Jakarta.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke tiga biro strategis, yakni Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Biro Perencanaan dan Organisasi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh aspek dukungan manajemen di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB berjalan selaras dengan kebijakan pusat, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di NTB.
Dalam pertemuan dengan Biro SDM, pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola kepegawaian untuk mendukung kinerja organisasi secara optimal.
Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis beban kerja dan peta jabatan menjadi perhatian utama.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan mutasi, usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional, serta penyesuaian kelas jabatan pelaksana.
Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional juga menjadi sorotan penting. Hal ini dinilai krusial agar setiap pegawai mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat.
Pembinaan disiplin dan etika kerja terus diperkuat sebagai fondasi profesionalisme aparatur, didukung optimalisasi sistem informasi kepegawaian untuk memastikan akurasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Koordinasi dengan Biro Pengelolaan BMN dilakukan untuk memperkuat tata kelola aset dan pengadaan belanja modal.
Penertiban administrasi melalui pemutakhiran dan validasi data aset secara berkala menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas.
Optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Hal ini bertujuan agar sarana dan prasarana pelayanan publik tetap dalam kondisi baik dan mendukung kenyamanan masyarakat.
Perencanaan pengadaan belanja modal pun ditekankan harus berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan target kinerja, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Percepatan proses penghapusan BMN yang telah rusak berat atau tidak lagi mendukung tugas organisasi juga menjadi perhatian.
Langkah ini penting untuk menjaga tertib administrasi dan memastikan penyajian laporan keuangan tetap andal.
Sementara itu, dalam koordinasi bersama Biro Perencanaan dan Organisasi, ditegaskan bahwa penyusunan program dan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta analisis capaian kinerja sebelumnya.
Setiap usulan revisi anggaran wajib disertai justifikasi yang jelas dan analisis dampak terhadap capaian output, sehingga pelaksanaan program tetap terukur dan stabil.
Penguatan koordinasi antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan menjadi kunci untuk memastikan keselarasan data serta ketepatan waktu pengajuan revisi.
Baca Juga: Makin Membengkak, Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Capai 431,7 Miliar Dollar AS pada Akhir 2025
Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program.
Melalui penguatan dukungan manajemen ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.
Seluruh langkah strategis ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan hukum yang prima, transparan, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
"Dengan sinergi yang kuat antara Kanwil dan pusat, kami optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat NTB," ujar I Gusti Putu Milawati.
Editor : Kimda Farida