LombokPost-Sebanyak 392 pejabat lingkup Pemprov NTB dilantik di Gedung Tambora, kantor gubernur NTB, Jumat (20/2). Terdiri dari 147 pejabat eselon III (administrator) dan 245 pejabat eselon IV (pengawas).
Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/362/BKD/2026 tentang Mutasi, Promosi, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.
“Pertama-tama saya ingin mengekspresikan rasa sukacita bahwa akhirnya pelantikan ini bisa terjadi. Saya mohon maaf apabila prosesnya berlarut-larut, baik karena proses di pusat maupun di provinsi,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat melantik para pejabat tersebut.
Iqbal berharap mulai Senin (23/2) nanti, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hasil implementasi SOTK yang telah dimulai Januari 2026 ini, dapat berfungsi optimal, karena pejabat di dalamnya kini telah terisi.
“Harapan saya mulai Senin nanti seluruh OPD sudah mulai berfungsi 100 persen dan menjalankan tugas-tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika birokrasi. Ia mengaku memahami situasi tersebut karena selama 29 tahun berkarier sebagai birokrat, pernah dan kerap menyaksikan proses serupa. “Karena itu saya berharap semua dapat menjalaninya dengan tenang dan biasa saja,” katanya.
Iqbal mengingatkan, yang terpenting bukanlah posisi jabatan, melainkan komitmen terhadap sumpah dan janji yang telah diucapkan. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk fokus pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang tidak lagi menduduki jabatan struktural, terutama sebagai eselon III dan IV, sebagai konsekuensi dari kebijakan perampingan OPD hasil SOTK.
“Ini adalah bentuk pengakuan dari saya sebagai pimpinan bahwa mereka pernah memberikan kontribusi dalam jabatan strukturalnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan,” terangnya.
Sebelum mutasi, promosi, dan pengukuhan dalam jabatan administrator dan pengawas dilaksanakan, pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah melaksanakan mekanisme “beauty contest”. Ini untuk memetakan potensi dan kompetensi pejabat secara lebih objektif.
Gubernur Iqbal mengaku, sebagai pendatang baru di Pemprov NTB, ia belum mengenal secara personal seluruh pejabat yang ada.
Sehingga dalam mengambil keputusan, dirinya mengacu pada hasil pemetaan tersebut. Termasuk profil yang tersedia di BPSDMD serta catatan dari Inspektorat NTB.
“Tentu ada unsur subjektivitas dalam setiap keputusan dan tidak mungkin 100 persen objektif. Tetapi melalui beauty contest, kita berupaya mengurangi risiko mengedepankan subjektivitas,” jelasnya.
Gubernur pun menyadari, komposisi pejabat yang dilantik tidak mungkin memuaskan semua pihak, bahkan mungkin belum sepenuhnya memuaskan dirinya sendiri.
Namun, dia menegaskan susunan tersebut merupakan hasil terbaik yang dapat diambil dalam situasi saat ini. “Eselon III adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan. Sementara eselon IV berada di garda depan dalam pelaksanaan dan eksekusi kebijakan. Karena itu saya menaruh perhatian yang sangat besar pada dua level ini,” tandasnya.
Penguatan Sistem Merit
Sementara itu, penguatan sistem merit dalam tata kelola birokrasi Pemprov NTB, dirasa sebagai langkah strategis untuk menghadirkan keadilan, transparansi, dan kompetisi yang sehat dalam pengisian jabatan.
Guru Besar Unram Prof Zainal Asikin menilai, penerapan sistem merit telah membuka ruang yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Mereka bisa mengikuti seleksi jabatan, tanpa memandang kedekatan maupun afiliasi tertentu.
Menurut Asikin, seleksi terbuka yang diterapkan Gubernur Iqbal, membuat proses pengisian jabatan terlihat adil, karena didasarkan pada kemampuan dan kompetensi, bukan faktor kedekatan. "Jadi keadilan itu benar-benar terbuka, bukan untuk tim sukses atau karena afiliasi tertentu,” ujarnya.
Selain aspek keadilan, transparansi juga dinilai semakin terlihat dalam proses seleksi jabatan di lingkup Pemprov NTB. Asikin mencontohkan pembentukan panitia seleksi (pansel) dalam setiap tahapan rekrutmen pejabat.
“Bahkan sekarang ada pansel untuk PT GNE. Dulu saya tidak pernah dengar, sekarang ada. Ini menunjukkan prosesnya makin terbuka,” katanya.
Ia juga memandang, sistem seleksi terbuka dengan persyaratan ketat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN.
Proses penyaringan yang kompetitif mendorong lahirnya pejabat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang teruji. “Karena digelar seleksi terbuka dengan berbagai persyaratan ketat, ASN yang mendaftar juga mempersiapkan diri dengan serius,” tegasnya.
Baca Juga: Sepanjang 2025, BPSDMD NTB Latih Ribuan ASN untuk Siapkan Sistem Meritokrasi
Menurut Asikin, kini banyak ASN berinisiatif meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus, maupun studi lanjutan menggunakan biaya pribadi. Mereka juga aktif mengikuti seminar dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi lainnya. “Itu menunjukkan ada kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri,” tambahnya.
Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan upaya Gubernur Iqbal meletakkan fondasi fundamental bagi pembangunan struktur birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Asikin turut berharap pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, mampu memahami secara utuh visi besar pembangunan daerah, yakni NTB Makmur Mendunia.
Pemahaman tersebut dinilai penting, agar arah kerja birokrasi tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah. “Kalau tidak paham, nanti yang dikerjakan bisa berbeda arah. Jadi harus sejalan,” tegasnya.
Dengan sistem merit yang dijalankan secara konsisten, ia optimistis birokrasi NTB akan semakin profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor : Pujo Nugroho