LombokPost - Jalan terjal masih harus dilalui NTB, untuk bisa masuk dalam program prioritas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Samsudin mengungkapkan, produksi sampah di NTB belum memenuhi syarat utama berupa ketersediaan minimal 1.000 ton sampah per hari, dari satu tempat pemrosesan akhir (TPA). “Produksi volume sampah harian kita dinilai masih di bawah ketentuan,” tegasnya.
Karenanya, pemerintah pusat saat ini masih memfokuskan program waste to energy di Pulau Jawa dan Bali, dengan produksinya telah melampaui ambang batas tersebut.
“Fokusnya memang masih di Jawa dan Bali yang produksinya sudah lebih dari seribu ton per hari. Sementara kita di NTB belum sampai ke angka itu,” ujarnya.
Ia memaparkan, sampah yang masuk ke TPAR Kebon Kongok yang melayani wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram, saat ini maksimal sekitar 700 ton per hari. Jumlah tersebut masih terpaut sekitar 300 ton dari syarat minimal 1.000 ton per hari.
Secara potensi, produksi sampah di Pulau Lombok sebenarnya bisa saja mendekati 1.000 ton per hari. Namun, sumber sampah tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, seperti TPA Pengengat di Lombok Tengah, TPA Ijobalit di Lombok Timur, serta TPA Jugil di Lombok Utara.
Untuk mengintegrasikan seluruh timbulan sampah itu ke satu lokasi terpusat, kata Samsudin, dibutuhkan effort luar biasa. Mulai dari sistem pengangkutan yang terstruktur, armada compactor, titik pengumpulan (hub), hingga manajemen distribusi yang matang.
Seluruhnya memerlukan dukungan peralatan memadai, sehingga anggaran yang alokasikan untuk pengadaannya tentu tidak kecil. “Mengelola pengangkutan dari Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah ke Kebon Kongok. Itu butuh biaya besar,” ujarnya.
Sebenarnya, rencana penggabungan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota di Pulau Lombok, sebenarnya pernah dibahas dalam rapat koordinasi persampahan.
Namun, mekanisme penganggaran melalui APBD masing-masing daerah menjadi tantangan tersendiri, terlebih dalam kondisi fiskal yang terbatas.
“Misalnya dari TPA Pengengat di Lombok Tengah ke Mataram seperti apa, di mana hub-nya. Begitu juga dari Ijobalit ke Kebon Kongok. Ada proses pengangkutan dan itu semua butuh biaya. Tidak semudah yang dibayangkan,” terang Samsudin.
Baca Juga: Gili Trawangan Terancam ‘Lautan’ Sampah, Desak Penanganan Serius Pemerintah Daerah
Karena itu, menurutnya, diperlukan komitmen kuat dan perencanaan matang jika NTB ingin memenuhi target minimal 1.000 ton sampah per hari sebagai syarat masuk program prioritas tersebut.
Ketersediaan minimal 1.000 ton sampah per hari sangat penting, untuk menjaga kelayakan teknis dan ekonomi proyek waste to energy. Dengan pasokan yang stabil, harga jual listrik yang dihasilkan bisa lebih kompetitif, yakni sekitar 1.000 sen USD per kWh.
“Produksi minimal seribu ton per hari dari satu TPA itu yang bisa disupport untuk waste to energy, sehingga harga jualnya lebih kompetitif,” ujarnya.
Lebih jauh, Samsudin mengatakan, jika terjadi kekurangan pasokan produksi sampah, bisa berdampak pada operasional mesin pengolah yang dipasang oleh investor.
Jika volume sampah tidak mencukupi, sementara alat harus tetap beroperasi untuk menjaga suhu pembakaran, maka dikhawatirkan dalam jangka panjang bisa memengaruhi kondisi peralatan.
Jangan sampai alat yang dibangun tidak memenuhi ekspektasi dan spesifikasi, dari investor yang telah menanamkan modal untuk waste to energy di NTB.
“Kalau sampahnya kurang, alat itu harus pembakaran terus. Itu bisa berdampak pada ketahanan alat,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa