LombokPost - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah NTB, menunjukkan perkembangan positif pada awal tahun 2026.
Hingga akhir Januari 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat tumbuh signifikan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mendorong APBD NTB mencatatkan surplus pada bulan pertama tahun anggaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam kegiatan Media Briefing bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Melanjutkan Transformasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi NTB Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri, berlangsung Kamis (5/3).
Dalam pemaparannya, Ratih menjelaskan pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah di wilayah NTB menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 22,6 miliar.
Sementara itu, pagu belanja daerah ditetapkan lebih tinggi yakni Rp 24 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp 1,36 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan dengan nilai yang sama.
“Target pendapatan daerah APBD lingkup NTB Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 22,6 miliar dengan pagu belanja Rp 24 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp 1,36 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan,” jelas Ratih dalam paparannya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi seluruh pemerintah daerah di NTB, hingga 31 Januari 2026 realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 2,69 miliar atau sekitar 11,91 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian ini menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan sebesar 53,77 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Ratih mengungkapkan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Transfer yang tumbuh 48,13 persen secara tahunan.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni mencapai 101,02 persen secara yoy dengan nilai realisasi Rp371,64 miliar pada Januari 2026.
“PAD mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 101,02 persen yoy, naik menjadi Rp 371,64 miliar pada Januari 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Tinggalkan Ketergantungan PKB, Bapenda NTB Bidik Sumber PAD Baru
Tidak hanya itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yakni sebesar 2.026,98 persen secara year-on-year.
Sementara dari sisi belanja daerah, realisasi hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp 728,36 miliar atau sekitar 3,03 persen, dari total pagu yang telah ditetapkan.
Angka tersebut juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ratih menyebutkan bahwa peningkatan belanja tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Transfer dan Belanja Operasi yang mulai berjalan pada awal tahun anggaran.
Baca Juga: Pemprov NTB Siapkan Empat UPTD Jadi BLUD, Perkuat Pelayanan Publik dan Optimalkan Pendapatan
Dengan kondisi tersebut, APBD lingkup NTB pada Januari 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp 1,96 miliar. Surplus ini menunjukkan penerimaan pendapatan daerah pada awal tahun berjalan lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan belanja daerah.
“Surplus ini menandakan bahwa penerimaan pendapatan jauh lebih cepat dibandingkan penyerapan belanja pada bulan pertama tahun anggaran,” terang Ratih.
Di sisi pembiayaan daerah, posisi pembiayaan tercatat positif. Kondisi ini didukung oleh penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 850,25 miliar, serta penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6 miliar.
Meski demikian, penarikan pembiayaan tersebut juga diiringi dengan pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 36,97 miliar, serta pembayaran kewajiban utang daerah sebesar Rp 5,2 miliar.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pusat, Pendapatan Hotel Anjlok 20 Persen
Ratih juga menyoroti perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap rendahnya realisasi belanja modal pada awal tahun. Ia menyebutkan bahwa belanja modal masih mengalami kontraksi sebesar 13,82 persen secara tahunan.
“Pemda perlu melakukan evaluasi terhadap rendahnya realisasi belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 13,82 persen yoy guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita