LombokPost - Menjelang Iduladha, distribusi hewan kurban dari NTB ke luar daerah diwarnai dugaan permainan pihak tak berwenang yang berupaya mengatur pergerakan ternak. “Kami menemukan kejanggalan dalam pola distribusi sapi ini,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhammad Riadi, Rabu (1/4).
Sejak awal Maret, pihaknya telah menerbitkan rekomendasi dan surat persetujuan (SP) pengiriman ternak dalam jumlah besar. Tercatat, dalam periode tersebut, izin yang diterbitkan Disnakkeswan NTB mencapai 11 ribu ekor sapi.
Namun, realisasi pengiriman di lapangan justru tidak sebanding. Berdasarkan data karantina di Pelabuhan Poto Tano, jumlah sapi yang sudah ke luar baru 2.500 ekor, dan pada Rabu (1/4) diperkirakan telah mencapai kisaran 3 ribu ekor. “Artinya masih ada sekitar 8 ribu ekor yang belum bergerak,” ungkapnya.
Kondisi ini memicu kecurigaan adanya pihak tertentu yang sengaja menahan pergerakan ternak. “Tadi pagi saya dapat info dari pelaku usaha, mereka tidak bergerak karena ada imbauan di grup whatsapp, diminta kirimnya tanggal 10 dan 14 April,” jelasnya.
Menurut Riadi, imbauan tersebut sifatnya illegal, Disnakkeswan NTB tidak pernah merilis pernyataan demikian. Hal itu justru berpotensi menimbulkan masalah serius dalam distribusi.
Ia menilai ada oknum yang mencoba bermain dengan mengatur jadwal pengiriman, seolah memiliki kewenangan seperti pemerintah. “Nah, ini kan berarti ada orang yang nakal, mau main-main,” tegasnya.
Riadi khawatir akan terjadi penumpukan besar-besaran pengiriman ternak dalam waktu bersamaan. “Tidak sedikit itu 8 ribu ekor Sapi,” katanya.
Hal ini berpotensi menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Gili Mas, mengingat kapasitas angkut kapal yang terbatas. “Bisa menumpuk dan macet di pelabuhan”
“Saya minta pelaku usaha, bergerak saja, tidak usah ikuti imbauan itu. Ini sedang kami telusuri siapa yang buat,” ujarnya.
Baca Juga: 438 Shohibul Kurban dari 66 Ekor Sapi, Bank NTB Syariah Tebar Kurban ke Penjuru NTB
pihaknya juga mengambil langkah tegas, dengan menahan sementara penerbitan rekomendasi bar. Dilakukan hingga distribusi ribuan ekor sapi yang tertunda dapat diurai.
Ia meminta asosiasi peternak dan dinas terkait di daerah segera menggerakkan pengiriman secara bertahap. “Kami tidak punya pilihan. Yang 8.000 ini harus diurai dulu, misalnya satu hari 20 truk supaya tidak menumpuk,” katanya.
Riadi menegaskan, langkah ini untuk menjaga kelancaran distribusi hewan kurban serta mencegah kerugian bagi peternak akibat potensi kemacetan logistik. “Kita ini sudah beri izin jauh-jauh hari supaya pergerakan terjadi. Tapi kalau ditahan seperti ini, lalu dilepas bersamaan, itu yang berbahaya,” pungkasnya. (yun/r6)
Editor : Redaksi