LombokPost - Pelantikan Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, menuai perhatian publik, menyusul statusnya sebagai kakak kandung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Pemprov NTB pun menegaskan bahwa proses pengangkatan tersebut telah dilakukan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Diskominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyampaikan Baiq Nelly memiliki kapasitas dan kualitas yang telah teruji selama berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ibu Nelly itu kapasitas dan kualitasnya memang teruji sejak dia di Kota Mataram,” tegasnya.
Baca Juga: Pansel Umumkan Tiga Besar Hasil Seleksi JPT Pratama, Ada Baiq Nelly Kusumawati Kakak Gubernur NTB
Ia mengaku telah lama mengenal yang Baiq Nelly, sejak menjabat sebagai kepala bagian umum hingga menempati berbagai posisi strategis lainnya, seperti kepala bagian pemerintahan, Asisten, hingga di Inspektorat.
“Semua tahu kalau Ibu Neli itu kapasitas dan kualitasnya memang di atas rata-rata,” ujar Ahsanul.
Ia menjelaskan, proses seleksi jabatan dilakukan melalui panitia seleksi (pansel) secara terbuka dan kompetitif. Sebagai informasi, dalam seleksi terbuka yang digelar Pemprov NTB pada September 2025, Baiq Nelly turut mengikuti seleksi untuk jabatan Inspektur NTB.
Kendati dirinya berhasil meraih nilai tertinggi dalam proses penilaian, ia tidak terpilih untuk menduduki posisi tersebut. Jabatan Inspektur NTB akhirnya diisi oleh Budi Herman, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Kemudian pada seleksi terbuka kali ini, Khalik menungkapkan Baiq Nelly kembali meraih peringkat terbaik. Karenanya, keputusan Gubernur Iqbal sekarang, mengikuti hasil pansel yang telah menetapkannya sebagai kandidat dengan nilai tertinggi.
“Nah, sekarang hasilnya juga dia terbaik, maka pilihan Pak Gubernur harus mengikuti apa yang menjadi hasil pansel,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan status Baiq Nelly sebagai keluarga Gubernur tidak boleh menghilangkan haknya sebagai ASN, untuk mengembangkan karier. “Publik harus memahami itu, karena sebagai ASN, dia juga punya hak untuk merebut karir terbaik bagi dirinya,” jelas mantan kepala Dinsos NTB tersebut.
Baca Juga: Kakak Gubernur NTB, Baiq Nelly Kusumawati Kembali Coba Peruntungan di Seleksi Jabatan Pemprov
Saat ditanya terkait objektivitas proses seleksi, Khalik memastikan seluruh tahapan telah berjalan secara transparan dan berdasarkan penilaian yang terukur.
“Dipastikan objektif. Saya sudah lihat nilainya, dia terbaik, dan saya tahu bagaimana track record-nya sejak di Kota Mataram. Makanya saya berani mengatakan seperti itu,” pungkasnya.
Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB yang baru dilantik, BaIq Nelly Kusumawati Ma'ruf menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola RSUD NTB.
Ia mengakui bahwa amanah yang diemban saat ini bukanlah tugas yang ringan. Menurutnya, kondisi rumah sakit provinsi masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi.
Namun demikian, ia menilai hal tersebut justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih optimal. “Ini amanah yang berat karena PR-nya juga besar, tapi ini menjadi penyemangat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya.
Peralihan jabatan dari lingkup Pemkot Mataram ke Pemprov NTB, menjadi bekal bagi Baiq Nelly dan ini juga dinilainya sebagai peningkatan tanggung jawab yang lebih luas, terutama dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan rumah sakit.
Baca Juga: 41 Orang Daftar Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov NTB, Paling Ramai di RSUD
Baiq Nelly cukup percaya diri, karena dengan latar belakang pengalaman di bidang keuangan, aset, pendapatan, hingga inspektorat, bisa mampu mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan RSUD NTB.
“Insyaallah dengan pengalaman yang saya miliki, saya bisa menyelesaikan target-target yang menjadi fokus rumah sakit,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen perbaikan tata kelola ke depan, terutama dalam penyelesaian kewajiban rumah sakit. Salah satu prioritas yang ia tekankan adalah tidak adanya penumpukan uutang hingga tahun anggaran berikutnya.
“Yang jelas hutang tidak boleh berlanjut ke tahun sebelumnya, harus diselesaikan di tahun 2026,” tegasnya.
Selain itu, ia menargetkan pengembangan sistem informasi manajemen RSUD NTB yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual serta menutup celah terjadinya praktik yang tidak transparan.
“Semua akan dibuat terintegrasi, tidak lagi manual, sehingga tidak ada ruang untuk fraud. Kita ingin semuanya transparan agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan keluhan-keluhan bisa diminimalisir,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa