LombokPost--Peran Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mencuri perhatian dalam agenda Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB masa khidmat 2025–2030.
Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, menjadi simbol kuat dukungan pemerintah dalam memperkuat sinergi ulama dan umara demi menjaga keutuhan NKRI, khususnya di NTB.
Kegiatan yang digelar di Universitas Islam Negeri Mataram ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan MUI Pusat Masduki Baidlowi, serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Atasi Permasalahan Umat
Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Masduki Baidlowi menandai dimulainya kepengurusan baru MUI NTB yang diharapkan semakin aktif dalam menjawab berbagai persoalan umat.
Ketua MUI NTB TGH Badrun, menyebutkan kepengurusan saat ini terdiri dari 124 ulama dari berbagai latar belakang keilmuan.
Ia menegaskan komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah, termasuk Kanwil Kemenkum NTB, dalam menangani isu sosial seperti perjudian, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.
Baca Juga: Konsolidasi Organisasi: PKB Jadwalkan Muscab Serentak se-NTB pada 16 April
Sorotan juga datang dari Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mendorong peran ulama diperluas melalui ijtihad sosial guna mendukung program pembangunan daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berkelas dunia.
Sementara itu, Nusron Wahid dalam orasi kebangsaannya menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan teknokrat dalam membimbing masyarakat.
Di akhir kegiatan, M. Amin Imran menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MUI NTB yang baru dikukuhkan.
Ia berharap kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah dengan baik serta terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, khususnya Kanwil Kemenkum NTB, dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa.
Editor : Kimda Farida