Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkuat Sinergi Atasi Permasalahan Umat

U
Penulis: Umar Wirahadi❯
ULAMA DAN UMARA: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menghadiri pengukuhan pengurus MUI NTB periode 2025-2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu lalu (11/4). (UIN MATARAM UNTUK LOMBOK POST)
ULAMA DAN UMARA: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menghadiri pengukuhan pengurus MUI NTB periode 2025-2030 di Auditorium UIN Mataram, Sabtu lalu (11/4). (UIN MATARAM UNTUK LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost — Penguatan peran ulama sangat penting dalam dalam ikut merespons berbagai persoalan krusial di NTB. Mulai dari isu pernikahan dini, pelecehan seksual, peredaran narkoba, hingga persoalan kemiskinan.

Hal itu ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam acara

pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB masa khidmat 2025-2030, Sabtu lalu (11/4).

"Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahtsul masail dan tidak hanya terfokus pada ijtihad fikih, tetapi juga melakukan ijtihad sosial," kata Gubernur Iqbal dalam acara yang digelar di Auditorium UIN Mataram,  Sabtu lalu (11/04).

Disampaikan, persoalan seperti pelecehan seksual membutuhkan perhatian serius dari para ulama. Apalagi, kasus pelecehan seksual kerap terjadi di institusi pendidikan Islam.

Advertisement

Hal ini menimbulkan stigma yang tidak baik bahwa lembaga pendidikan seperti pondok pesantren (ponpes) rentan terhadap kasus pelecehan seksual.

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Sehingga MUI kami harapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi stigma tersebut," ujar Iqbal.

Pesan kedua, jelas dia, berkaitan dengan tiga agenda prioritas pembangunan NTB. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.

Saat ini angkanya mencapai sekitar 114 ribu kepala keluarga (KK) yang terdapat di 106 desa. "Target kami 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol persen. Dan angka kemiskinan secara umum turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional," papar Iqbal.

Dua agenda prioritas lainnya adalah ketahanan pangan dan menciptakan pariwisata NTB berkelas dunia. Nah, Gubernur Iqbal membuka ruang  kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk MUI NTB, dalam mewujudkan agenda prioritas tersebut.

Advertisement
Editor : Redaksi
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Percepat Penurunan Kemiskinan, Wabup Lobar Nurul Adha Studi Tiru Digitalisasi Bansos ke Bangli

Percepat Penurunan Kemiskinan, Wabup Lobar Nurul Adha Studi Tiru Digitalisasi Bansos ke Bangli

Wabup Lombok Barat Nurul Adha pelajari aplikasi Perlinsos di Bangli untuk integrasi program OPD Membina Desa serta tinjau sentra tenun.

Tahun Depan, Pemprov NTB Siapkan Rp 745 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

Tahun Depan, Pemprov NTB Siapkan Rp 745 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan

Pemprov NTB mengalokasikan Rp 745 miliar lebih untuk pengentasan kemiskinan melalui intervensi di 106 desa kantong kemiskinan ekstrem.

Pemdes Batulayar Perkuat PADes melalui Program Desa Berdaya

Pemdes Batulayar Perkuat PADes melalui Program Desa Berdaya

Pemdes Batulayar, Kecamatan Batulayar, menyatakan dukungan penuh terhadap akselerasi program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer