LombokPost--Langkah strategis dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) dengan menemui Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Selasa (14/4).
Pertemuan ini memunculkan sinyal kuat kolaborasi baru antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di NTB.
Audiensi yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, berlangsung hangat dan penuh keakraban. Rombongan diterima langsung oleh Sekda NTB, Abul Chair, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenkum NTB tidak hanya memperkenalkan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kerja sama strategis di berbagai sektor.
Mulai dari pelayanan hukum, pembentukan peraturan daerah, hingga pembinaan hukum bagi masyarakat menjadi fokus utama pembahasan.
Baca Juga: Arne Slot Tetap Pede Meski Liverpool FC Dihajar 4-0 oleh City: Fans Masih Bernyanyi untuk Kami!
I Gusti Putu Milawati menegaskan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Bahkan, Kemenkum NTB siap menjadi motor penggerak dalam mendukung aspek ekonomi melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).
“Kami siap menjadi kepanjangan tangan Kementerian Hukum untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk memperkuat sektor ekonomi melalui layanan hukum,” tegasnya.
Respons positif pun datang dari Sekda NTB, Abul Chair. Ia menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kolaborasi ini akan semakin memperkuat kinerja pemerintah daerah.
“Kami siap memperkuat sinergi dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di NTB,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Provinsi NTB.
Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin solid, publik kini menanti langkah konkret lanjutan dari kedua pihak dalam menghadirkan inovasi pelayanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan berdampak luas di Nusa Tenggara Barat.
Editor : Kimda Farida