LombokPost--Upaya memperkuat kualitas kebijakan berbasis data terus dilakukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti diseminasi Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Tahun 2026 secara daring, Jumat (17/4).
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK), CPNS Analis Kebijakan, hingga peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pemaparannya, Dayu Febrina menjelaskan bahwa diseminasi ini bertujuan memperkuat pemahaman terkait AIEK sebagai bagian dari Forum Komunikasi Kebijakan (FKK).
“FKK merupakan wadah kolaboratif yang mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan berbasis data,” ujarnya.
Baca Juga: Gokil! Film Ghost in the Cell Tembus 154 Ribu Penonton di Hari Pertama, Langsung Banjir Pujian
Menurutnya, AIEK memiliki peran strategis dalam mendorong proses kebijakan yang lebih terarah melalui berbagai tahapan, mulai dari diskusi strategi kebijakan, analisis implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan.
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah agar lebih adaptif dan mampu menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah ketentuan teknis yang harus dipatuhi, seperti pemilihan objek analisis, batas waktu implementasi kebijakan, hingga mekanisme penyusunan output.
AIEK 2026 sendiri mencakup dua jenis analisis utama, yakni analisis strategi implementasi kebijakan dan analisis evaluasi dampak kebijakan.
Baca Juga: Kejati NTB Sudah Periksa 20 Saksi, Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami
Keduanya menghasilkan rekomendasi berbeda yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
Adapun output utama dari kegiatan ini berupa kertas kerja dan policy brief yang disusun secara sistematis dan terstruktur.
Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan di tingkat wilayah.
Terpisah, I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan di daerah.
“Diseminasi ini memperkuat pemahaman dan konsistensi pelaksanaan analisis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida