LombokPost - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak.
Salah satu langkah strategis dalam penguatan perlindungan perempuan dan anak tersebut dilakukan melalui inisiatif peluncuran Ruang Bersama Indonesia yang dilakukan di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (17/4).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius. Karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di Lombok Tengah
“Pemprov terus berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB. Komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya,” katanya.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk pula kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa.
Karena itu, Pemprov NTB telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Program ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak diluar negeri berakhir.
Baca Juga: Polda NTB Resmikan Direktorat PPA-PPO, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain itu, dalam struktur birokrasi, Pemprov NTB dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial. Bahkan Polda NTB juga sudah membentuk direktorat khusus perempuan dan anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk konkrit perhatian pemerintah.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa Ruang Bersama Indonesia ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.
Baca Juga: Lindungi Perempuan dan Anak, Indonesia Jadi Negara Pertama yang Blokir AI Grok
Ruang Bersama Indonesia ini dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur. Seperti pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat.
Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial. “Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.
Dalam implementasinya, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kolaborasi juga diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, guna memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah.
Sebagai langkah strategis lainnya, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129. Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujarnya.
Menteri Arifah juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, berbagai upaya perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga turut menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Arifah menyerahkan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti Kepala Kejati, Wahyudi, SH, MH, Kombes Ni Made Pujewati, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Rektor Unram, Prof Sukardi dan Joko Jumadi, LPA Kota Mataram. (lil/diskominfotikntb).
Editor : Redaksi