LombokPost - Provinsi NTB menjadi rujukan nasional dalam penerapan ekonomi syariah. Seperti perbankan syariah, industri makanan halal, fashion, dan pariwisata.
“Lombok, NTB ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” kata Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya di Mataram.
Hal tersebut diungkapkan Alfi Wijaya dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 di Hotel Lombok Raya, Senin (20/4).
Baca Juga: ACC Syariah Resmi Buka Kantor di Mataram, Dorong Ekonomi Halal hingga Aksi Sosial
Alfi Wijaya mengungkapkan bahwa di tengah lesunya industri BPRS secara nasional. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang luar biasa. Performa industri perbankan syariah di NTB justru tampil memukau dan sehat.
“NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk belajar,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pangsa pasar BPRS di NTB cukup fantastis. Yakni menguasai hampir 50 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Kualitas kredit terjaga, diperkuat dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sangat rendah, yakni di angka 1 persen.
Baca Juga: Gubernur Iqbal: NTB Jadi Percontohan Pengembangan Ekonomi Syariah
“Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang hadir sekaligus membuka Rakernas BPRS tersebut menekankan bahwa sistem ekonomi syariah adalah jawaban atas ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Volatilitas harga energi dan konflik geopolitik dinilai sangat menekan dunia usaha.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegasnya.
Baca Juga: UMKM dan Industri Halal Jadi Penggerak Ekonomi Syariah
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menilai keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas. Termasuk mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan. Terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB kini tengah mengambil langkah agresif untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah. Di antaranya mendorong seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.
Gubernur Miq Iqbal juga mendorong pembenahan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah. Melakukan penguatan menyeluruh sebagai lokomotif perbankan daerah, serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.
Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.
Kepercayaan Himbarsi menjadikan NTB sebagai tuan rumah menjadi momentum krusial untuk terus menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.
Rakernas mengusung tema Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 140 lebih BPRS seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia serta sejumlah pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi