LombokPost--Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB menggelar publikasi hasil evaluasi Infrastructure Transparency Index (ITI) Provinsi NTB oleh Construction Sector Transparency (CoST) NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (23/4).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memaparkan capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam transparansi pembangunan infrastruktur di daerah.
Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang menangani proyek infrastruktur, anggota FLLAJ, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) NTB Ervan Anwar menjelaskan bahwa keikutsertaan NTB dalam CoST sejak 2024 merupakan bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Namun, proses menuju hal tersebut telah dimulai sejak 2018.
“Sejumlah tahapan sudah dilalui, mulai dari pembentukan multi-stakeholder group, penguatan kapasitas, hingga pelaksanaan evaluasi ITI. Instrumen ini penting untuk mengukur sejauh mana transparansi berjalan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Baca Juga: Nyeri Ulu Hati, Satu JCH Kloter 3 Lombok Barat Dirujuk ke RSUD NTB Saat Tiba di Asrama Haji
Dalam forum tersebut, Dishub NTB juga mengapresiasi kontribusi seluruh OPD yang secara aktif menyediakan data dan informasi selama proses evaluasi.
Sinergi lintas instansi dinilai menjadi kunci dalam memonitoring pembangunan infrastruktur di NTB. Ervan menambahkan, kegiatan publikasi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan hasil evaluasi, tetapi juga mendorong pemahaman bersama terkait pentingnya transparansi sesuai standar internasional.
Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola infrastruktur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang membuka kegiatan menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan pembangunan.
Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi tetap harus dijalankan secara proporsional.
“Transparansi bukan berarti semuanya dibuka. Ada hal-hal yang memang harus dikecualikan. Tapi yang jelas, publik berhak mengetahui proses pembangunan yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik. Menurutnya, infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan dapat diperbaiki dengan cepat, namun kepercayaan publik membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan jika rusak.
Dalam pemaparan hasil evaluasi, disebutkan bahwa tingkat transparansi infrastruktur NTB berada pada kategori moderat dengan skor ITI sebesar 40,16.
Angka ini sedikit di bawah rata-rata internasional yang mencapai 42,73.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka dasar transparansi telah tersedia, namun implementasinya belum konsisten.
Kinerja NTB dinilai cukup kuat pada dimensi lingkungan pendukung dengan skor 56,60 dan kapasitas kelembagaan sebesar 48,30.
Baca Juga: Tim Hukum Nadiem Lapor ke Ketua PN Jakpus, Nilai Majelis Hakim Tak Adil dan Langgar Kode Etik
Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi masyarakat (31,61) dan keterbukaan informasi (29,83).
Selain itu, terdapat kesenjangan antar entitas pengadaan (PE) dengan rata-rata skor 36,74. Nilai tertinggi mencapai 57,02, sementara terendah berada di angka 18,65.
Hal ini menunjukkan masih adanya disparitas dalam penerapan transparansi antar lembaga.
Dalam forum tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya perlunya penyusunan regulasi berupa Peraturan Gubernur yang mewajibkan publikasi data infrastruktur secara komprehensif melalui platform terpusat seperti INTRAS.
Selain itu, penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembaruan sistem keterbukaan data secara berkala juga menjadi perhatian.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat tata kelola infrastruktur yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di NTB, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah
Editor : Kimda Farida