Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kasat Pol PP NTB Dampingi Wagub dalam Pembinaan KPH di Bima

Siti Aeny Maryam • Jumat, 24 April 2026 | 20:56 WIB
Kasat Pol PP Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih, M.M., hadir mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam agenda pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VI, VII, dan VIII di Kabupaten Bima.
Kasat Pol PP Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih, M.M., hadir mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam agenda pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VI, VII, dan VIII di Kabupaten Bima.
LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan strategi pelestarian hutan melalui penguatan koordinasi lapangan.

Pada Jumat (24/4), Kasat Pol PP Provinsi NTB Dra. Nunung Triningsih, M.M., hadir mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Wagub Dinda), dalam agenda pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) VI, VII, dan VIII di Kabupaten Bima.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran DPRD NTB Dapil VI serta pimpinan OPD terkait ini menjadi ruang evaluasi strategis terhadap tata kelola kehutanan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Satpol PP NTB dan Sumbawa Pererat Kerja Sama Berantas Rokok Ilegal

Pembinaan ini difokuskan pada optimalisasi peran KPH sebagai garda terdepan dalam memitigasi kerusakan kawasan hutan dan mengelola tantangan sumber daya alam yang semakin kompleks.

Dalam arahannya, Wagub Dinda menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk membedah kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran KPH untuk berani memaparkan program prioritas serta hambatan yang ada agar dapat segera dirumuskan solusi komprehensif oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Wagub NTB Perkuat Persatuan Lintas Komunitas, Perkuat Sinergi Menuju NTB Makmur Mendunia

Sejalan dengan agenda nasional mengenai kehutanan, Pemprov NTB menekankan pentingnya tiga penanganan.

Pertama optimalisasi fungsi hutan, dengan melakukan pengelolaan berbasis skala prioritas untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Kedua transparansi dan akuntabilitas demi membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih.

Dan ketiga pengawasan terintegrasi, dengan melibatkan Satpol PP NTB dalam fungsi pengawalan kebijakan dan penegakan aturan di kawasan hutan.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan fungsi KPH semakin kuat dalam menjaga kelestarian hutan di NTB, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Editor : Siti Aeny Maryam
#Satpol PP #wagub #kehutanan #NTB #kasat