LombokPost - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi, melakukan kunjungan kerja ke lokasi Pusat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPA Oi Mbo, di Kota Bima, pada Rabu (29/4). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung bagaimana kondisi riil pengelolaan sampah yang kian hari kian menjadi persoalan pelik di wilayah tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasana’e Timur tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bima. Berdasarkan hasil peninjauan, TPA Oi Mbo saat ini mengalami tekanan kapasitas akibat meningkatnya volume produksi sampah, sehingga diperlukan langkah strategis melalui penguatan infrastruktur persampahan yang lebih modern dan terpadu.
Dalam peninjauan di TPA Oi Mbo tersebut, Mori Hanafi tidak sendirian. Ia tampak didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, serta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTB. Setibanya di lokasi, politisi senior ini langsung memantau tumpukan limbah dan sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Oi Mbo yang dinilai sudah melebihi kapasitas.
Melihat fakta di lapangan, Mori Hanafi memberikan penilaian yang cukup tajam. Menurutnya, situasi di TPA Oi Mbo sudah masuk dalam kategori sangat mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah pusat. Jika pengelolaan sampah di Kota Bima tidak segera dibenahi melalui infrastruktur yang memadai, maka ancaman pencemaran lingkungan akan semakin nyata.
Baca Juga: Tragedi Bekasi, Mori Hanafi Suarakan Evaluasi Total Keselamatan Transportasi
"Setelah berkeliling dan melihat langsung kondisi di TPA Oi Mbo ini, saya harus jujur bahwa situasinya sudah darurat. Tumpukan sampah yang ada sudah mengkhawatirkan. Kita tidak bisa membiarkan Kota Bima berjuang sendirian tanpa adanya dukungan fasilitas pengolahan yang modern. Ini bukan lagi soal estetika kota, tapi sudah menyangkut kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jangka panjang," ujar Mori Hanafi.
Namun, Mori Hanafi memberikan catatan tegas bagi Pemerintah Kota Bima. Pihaknya di Komisi V DPR RI siap memperjuangkan bantuan teknis dan anggaran, asalkan syarat administratif seperti kesiapan lahan sudah tuntas. Ia mewanti-wanti agar masalah pembebasan lahan jangan sampai menghambat kebijakan anggaran yang akan dikucurkan oleh pusat untuk perbaikan TPA Oi Mbo.
Ke depannya, hasil peninjauan di TPA Oi Mbo ini akan menjadi bahan laporan strategis bagi Mori Hanafi dalam rapat kerja di Senayan. Diharapkan, dengan pengawasan ketat dari Komisi V DPR RI, masalah pengelolaan sampah di Kota Bima dapat segera menemukan titik terang melalui bantuan sarana dan prasarana yang lebih modern di TPA Oi Mbo.
Editor : Pujo Nugroho