Pemprov NTB Minta Relaksasi Aturan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Dipercepat
LombokPost-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memberlakukan relaksasi yang mewajibkan pemerintah daerah, bisa menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027 mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Pemprov NTB berharap relaksasi segera diberlakuan di tengah kondisi fiskal daerah yang makin terbatas. “Harapannya kami regulasi itu di-hold dulu. Di tengah keterbatasan fiskal,” kata dia, Senin (27/4).
Dari data Kemendagri, total belanja pegawai Pemprov NTB tahun 2026 sudah di atas ambang batas UU HKPD, yaitu 33,23 persen dari total APBD. Sementara belanja infrastruktur di angka 33,72 persen dari total APBD.
Diakuinya, untuk menekan belanja pegawai, daerah harus putar otak. Terlebih, saat ini pemerintah pusat juga mengambil kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD). Untuk Pemprov NTB jumlah TKD yang dipangkas di tahun 2026 ini mencapai Rp 1 triliun lebih.
“Di tengah pusat yang juga mengurangi transfer ke daerah, maka aturan itu mohon kalau bisa jangan diberlakukan dulu,” ujar Nelly yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB.
Ia menegaskan, penundaan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menata kembali keuangan tanpa tekanan tambahan.
Menurut Nelly, kondisi saat ini membuat daerah kesulitan melakukan penyesuaian anggaran secara bersamaan. Apabila kebijakan tersebut ditunda untuk diterapkan, maka daerah akan lebih tenang dalam artian bisa fokus mengatur sumber daya yang ada tanpa tekanan tambahan.
“Tenang artinya kami tinggal mengatur apa yang ada, ini kan kami tidak bisa mengatur karena harus mengurangi sana sini di saat pengurangan anggaran,” jelasnya.
Nelly juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan pegawai. Jika belanja pegawai harus ditekan, maka salah satu konsekuensinya adalah pengurangan tunjangan, yang berpotensi menurunkan motivasi kerja aparatur sipil negara (ASN). “Kasihan pegawai. Ini bukan hanya NTB, tapi seluruh Indonesia,” katanya.
Dorongan relaksasi untuk diberlakukan segera terus disuarakan, agar ancaman sanksi tidak membayangi pemerintah daerah, jika ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027 tersebut tidak dipenuhi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
