LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus melakukan berbagai kebijakan untuk mempercepat penurunan jumlah kasus stunting.
Salah satunya melakukan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi yang akan dilakukan serentak mulai pertengahan Mei 2026.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi. Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu pada April lalu. Selanjutnya, seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.
Baca Juga: KTIT Unram Perkuat Sinergi Riset Indonesia Timur, Fokus Kemiskinan dan Stunting
“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujar Baiq Nelly saat Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB di Mataram.
Menurut Baiq Nely, penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu. Gerakan ini dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi NTB.
Daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Lawan Stunting dengan ‘BOTAKLOR’ Jadi Inovasi Mahasiswa KKN Polkesram di Desa Batu Mekar
“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.
Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia mengatakan, penanganan stunting harus dimulai dari pendataan yang akurat dan menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Pendataan ini dinilai sangat penting untuk mengetahui anak yang mengalami stunting dan penyebabnya. Stunting ini bisa jadi dipicu genetik, sanitasi buruk, gizi, atau lingkungan yang tidak sehat.
Baca Juga: Dana Lelang MotoGP Bantu Tekan Stunting, ITDC Intervensi Penurunan Stunting di Desa Rembitan
“Jika datanya akurat maka kebijakannya akan tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak,” katanya.
Sinta Agathia juga menekankan pentingnya pencegahan bagi anak-anak yang berisiko menuju stunting. “PR kita dalam penanganan stunting ini sangat berat. Ada anak-anak yang menuju stunting dan harus kita jaga agar jangan sampai benar-benar stunting,” katanya.
Upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.
Karena itu, Sinta Aghatia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa, memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.
“Saya mengajak semua elemen untuk bekerjasama termasuk melibatkan pengurus PKK dikabupaten/kota serta kader posyandu yang tersebar. Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Kabupaten Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen. Disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.
Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas dan Lanjutan, Dikes NTB Badaruddin menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan. Yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.
“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya.
Badaruddin menambahkan, langkah konkret meliputi pemberian imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.
Sementara intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan berbagai sektor. Seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Badaruddin menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penanganan kasus yang sudah terjadi. “Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” tegasnya.
Meski demikian, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi tetap dilakukan melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta jika ada. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online