LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) kembali memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari sejumlah instansi daerah di NTB.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dengan metode Computer Based Test (CBT), Senin (18/05), diikuti enam peserta dari berbagai pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat.
Peserta yang mengikuti uji kompetensi tersebut berasal dari Pemerintah Kota Bima atas nama Arif Rahman, Pemerintah Kabupaten Dompu atas nama Muhammad Saidi dan Adjriaty, serta peserta lainnya yakni Niswati, Herlina, dan Edy Mulyadi.
Untuk memastikan ujian berjalan tertib dan profesional, Kanwil Kemenkum NTB juga menugaskan tiga orang pengawas dari Tim Kerja SDM guna mengawal seluruh tahapan pelaksanaan ujian.
Uji kompetensi diawali dengan pengecekan kesiapan peserta dan pengawas melalui Zoom Meeting.
Selanjutnya, peserta mengikuti tahapan ujian yang meliputi studi kasus dan wawancara. Sementara tes potensi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Gandeng 19 OBH, Akses Bantuan Hukum untuk Warga Miskin Kini Makin Luas
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas aparatur perancang regulasi di daerah.
“Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen mendukung pelaksanaan uji kompetensi secara tertib, objektif, dan profesional. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat terus meningkatkan kapasitas manajerial, sosial kultural, serta kompetensi teknis dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas di daerah,” ujar Milawati.
Menurutnya, keberadaan Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun harmonis, sesuai aturan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penguatan kompetensi perancang menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi daerah yang efektif, responsif, dan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional,” tambahnya.
Pelaksanaan hari pertama uji kompetensi berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Seluruh peserta dijadwalkan melanjutkan tahapan tes potensi sebagai bagian lanjutan dari proses penilaian kompetensi.
Baca Juga: Gandeng IAHN Mataram, Dikpora NTB Gelar Gde Pudja Creativity Fair Vol 2 demi Pelestarian Bumi
Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan perancang regulasi yang profesional dan adaptif sehingga kualitas produk hukum daerah di NTB semakin kuat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Editor : Kimda Farida