LombokPost - Kondisi infrastruktur jalan di NTB selama beberapa tahun terakhir ternyata tidak hanya terkendala persoalan kerusakan jalan, tetapi juga lemahnya dukungan anggaran, minimnya alat berat, hingga keterbatasan kendaraan operasional di Balai Jalan.
Situasi itu membuat pemeliharaan jalan, terutama di wilayah Pulau Sumbawa, berjalan jauh dari optimal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan, selama lima tahun terakhir Balai Jalan hanya menerima alokasi anggaran kurang dari Rp 3 miliar per tahun.
Menurutnya, jumlah tersebut bahkan hanya cukup untuk membayar gaji pegawai sehingga hampir tidak ada ruang untuk melakukan pemeliharaan jalan secara maksimal.
“Dengan uang itu mereka hanya bisa bayar gaji. Artinya mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pemeliharaan, apalagi di Pulau Sumbawa yang panjang jalannya mencapai 900 kilometer,” ujar Iqbal.
Baca Juga: 172 Kilometer Jalan Provinsi NTB Rusak, Perbaikan Butuh Rp 300 Miliar
Keterbatasan anggaran itu juga berdampak langsung terhadap ketersediaan alat berat. Iqbal menyebut Pemprov NTB hanya memiliki satu alat berat di Pulau Sumbawa.
Ironisnya, alat tersebut kini tidak dapat digunakan karena masih berada di bengkel akibat tunggakan biaya perbaikan sebesar Rp 160 juta. Tidak hanya alat berat, Balai Jalan juga mengalami keterbatasan kendaraan operasional.
Untuk kendaraan double cabin yang dibutuhkan petugas lapangan, Balai Jalan disebut hanya memiliki satu unit yang merupakan peninggalan proyek pada masa Gubernur Muhammad Zainul Majdi (TGB).
Sementara itu, kondisi Balai Jalan Pulau Lombok juga dinilai belum memadai, bahkan tidak memiliki alat berat yang cukup untuk mendukung pekerjaan lapangan.
Pemprov NTB baru membeli satu alat kecil pada tahun lalu dengan kombinasi roda karet dan roda besi. Namun alat tersebut pun belum dapat bekerja maksimal karena mengalami persoalan mesin.
“Bukan kita tidak mau kerja, tapi memang uangnya tidak ada. Teman-teman di balai jalan ini tidak punya alat, tidak punya orang, dan tidak punya kemampuan untuk merawat alat,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov NTB mulai melakukan perubahan dengan meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan agar Balai Jalan Pulau Lombok dan Balai Jalan Pulau Sumbawa memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan secara rutin.
“Itulah yang kita ubah. Sekarang anggaran pemeliharaan kita lebihkan sehingga mereka punya kemampuan untuk merawat jalan,” jelas Iqbal.
Pemprov NTB melakukan konsolidasi kendaraan dinas. Iqbal menilai selama ini kendaraan double cabin justru banyak digunakan oleh pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan lapangan, sementara petugas yang bekerja menangani jalan malah tidak memiliki kendaraan operasional memadai.
Di tengah keterbatasan anggaran untuk membeli alat berat baru yang nilainya mencapai sekitar Rp 15 miliar per unit, Pemprov NTB kemudian mencari alternatif dengan memanfaatkan aset yang selama ini menganggur di sejumlah instansi pemerintah.
Iqbal mengungkapkan, pihaknya menemukan dua alat berat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTB yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), namun tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun.
Baca Juga: 16 Pemuda KSB Lolos Beasiswa Mekanik Alat Berat
Setelah dicek oleh mekanik dan dinyatakan masih layak, alat tersebut kemudian dipindahkan pencatatan asetnya ke Dinas PUPRPKP NTB.
Pemprov NTB juga memperoleh tambahan alat berat dari Kementerian Sosial. Menurut Iqbal, alat tersebut sebelumnya menganggur sejak dibeli pada masa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Pihaknya kemudian mengajukan permohonan hibah kepada Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga akhirnya alat tersebut berhasil diperoleh untuk mendukung kebutuhan infrastruktur di daerah.
Selain itu, Pemprov NTB juga mendapatkan tambahan alat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) setelah Iqbal berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
“Ada sekitar 10 alat berat bagus di BPJN yang sudah tidak dipakai lagi. Saya telepon Menteri PU, akhirnya dapat lagi alat,” katanya.
Iqbal menilai persoalan utama selama ini bukan karena negara kekurangan sumber daya, melainkan lemahnya konsolidasi aset antarlembaga sehingga banyak fasilitas pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Setelah kita konsolidasikan, alhamdulillah kita tahu aset-aset itu ada di mana dan kita manfaatkan kembali,” jelas dia.
Dengan tambahan alat berat, peningkatan anggaran pemeliharaan, serta pembenahan sumber daya manusia, Pemprov NTB optimistis penanganan infrastruktur jalan di daerah itu akan segera berjalan lebih maksimal.
Editor : Akbar Sirinawa