LombokPost - Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan belanja obat-obatan dan alat medis, berdampak pada akumulasi utang operasional RSUD NTB.
Wakil Direktur (Wadir) Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, manajemen saat ini sedang mengevaluasi berbagai kondisi yang terjadi dalam tata kelola pengadaan. “Kita sedang mengevaluasi kondisi-kondisi yang ada,” terangnya.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni melakukan beauty contest, untuk menentukan vendor-vendor yang akan bekerja sama dengan rumah sakit, khususnya dalam pengadaan obat-obatan.
“Nanti kita akan beauty contest dalam hal ini adanya konsolidasi vendor untuk obat-obatan,” ujarnya.
Baca Juga: RSUD NTB Fokus Optimalisasi Aset dan Diversifikasi Pendapatan BLUD
Konsolidasi yang dimaksud merupakan upaya integrasi yang lebih luas. RSUD NTB berencana mengajak rumah sakit lain yang berada di bawah naungan Pemprov NTB untuk berkolaborasi.
Selain itu, rumah sakit akan memprioritaskan kerja sama, dengan rekanan yang menerapkan sistem konsinyasi. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan stok obat di gudang yang selama ini membebani pencatatan keuangan.
Dengan sistem konsinyasi, rumah sakit hanya membayar obat yang benar-benar digunakan untuk pelayanan pasien.
“Jadi tidak ada persediaan yang menumpuk di rumah sakit kita, di pencatatan keuangan kita. Ini juga lebih memudahkan dalam hal tidak ada lagi terjadi peminjaman obat-obatan di rumah sakit lain,” terang mantan Asisten III Setda Kota Mataram tersebut.
Kepastian ketersediaan logistik medis ini nantinya akan dipayungi oleh regulasi yang jelas melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau skema Kelompok Staf Medis (KSM) yang saat ini sedang disusun.
RSUD NTB juga tengah membidik perombakan pada lini sistem informasi. Pihak manajemen saat ini sedang menggelar beauty contest, untuk pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang baru.
Baca Juga: Satpol PP NTB Tertibkan Pedagang Kopi Keliling di Depan RSUD Provinsi
Kehadiran SIMRS yang andal, dinilai menjadi kunci utama agar seluruh aktivitas pelayanan dan manajerial menjadi lebih terukur, mulai dari proses pendaftaran pasien, manajemen antrean, penebusan obat, hingga penyusunan laporan keuangan.
Digitalisasi ini diharapkan mampu mengikis keluhan klasik masyarakat, terkait waktu tunggu pelayanan yang lama. “Harapannya, tidak ada lagi yang keluhan masyarakat yang lama menunggu obat, lama menunggu antrian dan lain sebagainya,” kata dia.
Penerapan SIMRS baru ini dipastikan tidak hanya berimbas pada tata kelola obat, melainkan juga berlaku menyeluruh untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) lainnya.
Menurut Nelly, SIMRS yang ideal harus memiliki modul yang lengkap dan saling terintegrasi, termasuk modul aset hingga modul pelayanan lainnya secara lengkap.
Tentu saja keberadaan modul-modul tersebut akan membantu meningkatkan keakuratan data di RSUD NTB, karena seluruh sistem terintegrasi dan memudahkan rumah sakit dalam memperoleh data yang lebih tepat dan cermat.
“Dengan adanya SIMRS yang terintegrasi, semuanya akan memudahkan kita dalam memperoleh data-data yang akurat dan tepat,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa