LombokPost - Program Desa Berdaya resmi mulai digulirkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Berdaya Tematik 2026 yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia”, di Mataram, Senin (25/5).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tahun ini sedikitnya Rp 128 miliar anggaran untuk Desa Berdaya akan langsung ditransfer ke desa.
“Tahun ini, sekurang-kurangnya dari desa berdaya ada Rp 128 miliar yang akan langsung turun melalui transfer keuangan ke kepala desa, lurah, kemudian kepala keluarga,” terangnya.
Adapun sasaran program Desa Berdaya diberikan 257 desa. Penyaluran dana ini akan dilakukan dengan besaran yang berbeda, menyesuaikan kategori dan tingkat kebutuhan masing-masing desa.
Dari total desa penerima, sebanyak 217 desa yang masuk dalam kategori Desa Berdaya Tematik akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp 300 juta per desa.
Baca Juga: Gubernur NTB: Desa Berdaya Tematik Perkuat Ekonomi dan Tekan Kemiskinan
Sementara itu, sekitar 40 desa lainnya yang dikategorikan sebagai desa miskin ekstrem kategori Desa Berdaya Transformatif akan menerima alokasi yang lebih besar, yakni mencapai Rp500 juta per desa.
Adapun anggaran Rp 128 miliar untuk desa berdaya, masih bisa bertambah. Namun, akan turun dalam bentuk program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pokok-pokok pikiran (POKIR) anggota DPRD NTB.
Dengan demikian, total anggaran yang diperkirakan mengalir langsung ke desa dipastikan lebih dari Rp 500 miliar.
Besarnya aliran dana tersebut diharapkan mampu memutar roda perekonomian desa sehingga berdampak pada stabilitas pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.
Iqbal mengatakan di tengah keterbatasan anggaran daerah yang cukup menantang, Pemprov NTB tetap memprioritaskan program keberpihakan kepada masyarakat desa ini.
“Saat ini kondisi fiskal yang sangat sempit, kita masih berani menjaga komitmen untuk melanjutkan desa berdaya ini, ini bukan pilihan yang mudah,” jelas orang nomor satu di NTB tersebut.
Dengan demikian, tidak ada ruang bagi kegagalan dalam eksekusi program di lapangan. Belajar dari evaluasi sebelumnya, kegagalan kerap terjadi akibat minimnya koordinasi dan keselarasan program.
Baca Juga: Tiap KK Dapat Rp 7 Juta, Penerima Program Desa Berdaya Transformatif Mulai Diverifikasi
Dalam konsep desa tematik kali ini, para kepala desa diminta mengambil peran sentral. “Maka sekarang untuk desa tematik, kami mohon kepala desa menjadi orkestrator,” tegasnya.
Secara nominal, setiap desa nantinya akan mendapatkan alokasi dana stimulan sebesar Rp 300 juta. Gubernur meminta para kepala desa bijak dan jeli.
Caranya adalah, membuka ruang dialog bersama seluruh pemangku kepentingan di desa, demi meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
“Tanya kiri, kanan, depan, belakang. Tanya stakeholder yang ada di desa dan pastikan bahwa apapun penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang betul-betul menciptakan fondasi untuk pengembangan desa ke depan,” jelas mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut.
Pemprov NTB telah menyiapkan koridor atau menu penggunaan anggaran yang fleksibel namun tetap terarah.
Dana tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, penanganan masalah sampah, hingga pemberdayaan pemuda.
“Menunya sudah disiapkan, kalau ada anak-anak muda yang punya bakat perlu disalurkan dan difasilitasi untuk mengembangkan bakatnya, silakan gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat,” bebernya.
Gubernur Iqbal menitipkan pesan mendalam agar seluruh kepala daerah di tingkat desa, untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang telah diberikan.
Baca Juga: Percepat Desa Berdaya 2026, Gubernur Pastikan Intervensi Tepat Sasaran bagi Miskin Ekstrem
Apalagi, dana desa berdaya yang transer tersebut. dikucurkan setelah adanya kesepahaman bersama mengenai solusi penanganan masalah ekonomi di tingkat lokal.
"Jadi di desa tematik ini, bapak-ibulah yang menjadi orkestratornya. Kami percayakan dan kami transfer setelah bapak-ibu bicara tentang masalah ekonomi. Tolong jaga kepercayaan ini,” terangnya.
Langkah menjaga amanah ini dinilai sangat krusial, mengingat program Desa Berdaya dirancang, sebagai program jangka panjang yang ditargetkan tetap berlanjut hingga 3-4 tahun ke depan.
Keberlanjutan program ini sepenuhnya berada di tangan para kepala desa sebagai eksekutor anggaran. Gubernur menyampaikan, jika terjadi penyimpangan atau kegagalan pemanfaatan di lapangan, maka legitimasi Pemprov NTB untuk melanjutkan program ini ke tahun-tahun berikutnya akan runtuh.
“Kalau ini gagal, terjadi masalah penggunaan di lapangan, maka kami tidak lagi punya legitimasi untuk melanjutkan ini,” kata dia.
Baca Juga: Pilot Project Desa Berdaya, TP PKK NTB dan Lobar Kawal Desa Taman Ayu
Iqbal optimis terhadap kapabilitas para pemimpin desa di NTB. Rakor ini dipandang sebagai panggung pembuktian bagi para kepala desa, untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan yang berintegritas
“Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada pemerintah pusat, teman-teman layak dipercaya mengelola anggaran ini dengan sebaik-baik mungkin,” pungkasnya.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pelaksanaan Program Desa Berdaya sebagai salah satu program unggulan Pemprov NTB, dalam memperkuat pembangunan desa yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Editor : Akbar Sirinawa