Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiap KK Dapat Rp 7 Juta, Penerima Program Desa Berdaya Transformatif Mulai Diverifikasi

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
BERSAMA WARGA: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama dua warga, usai menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, di Desa Donggo, Bima, beberapa waktu lalu. (DISKOMINFOTIK NTB FOR LOMBOK POST).
BERSAMA WARGA: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama dua warga, usai menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, di Desa Donggo, Bima, beberapa waktu lalu. (DISKOMINFOTIK NTB FOR LOMBOK POST).

Advertisement

LombokPost - Pemprov NTB terus mematangkan pelaksanaan program Desa Berdaya Transformatif Tahun 2026, dengan melakukan verifikasi lapangan terhadap ribuan kepala keluarga (KK), sebagai calon penerima bantuan usaha.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Anak (Dinsos PPA) NTB Ahmad Masyhuri menegaskan pihaknya telah mendistribusikan seluruh perangkat verifikasi lapangan kepada pendamping Desa Berdaya di seluruh wilayah sasaran.

“Kami sudah mengirimkan segala sarana-prasarana untuk melakukan verifikasi lapangan. Ada berita acara verifikasi dan instrumennya, itu kita kirimkan hari ini ke seluruh 40 Desa Berdaya,” jelasnya, Selasa (12/5). 

Program Desa Berdaya Transformatif tahun 2026 menyasar 40 desa miskin ekstrem, dengan total penerima mencapai 6.337 KK. Bantuan Rp 7 juta akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing KK. 

Proses verifikasi merupakan tahapan wajib sebelum bantuan sosial (bansos) disalurkan kepada masyarakat. Setiap calon penerima diwajibkan mengajukan proposal usaha yang nantinya diverifikasi secara langsung oleh petugas di lapangan.

Advertisement

Pemprov NTB ingin memastikan penerima benar-benar ada, memiliki atau akan menjalankan usaha yang layak dibantu, mengetahui kebutuhan biaya yang diperlukan. Serta melihat potensi usaha berikut peluang dan tantangan yang dihadapi penerima bantuan.

Mantan kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB ini menegaskan, program tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan bantuan usaha untuk menciptkan UMKM. Melainkan lebih tepat disebut sebagai tahap pra-UMKM, lantaran, penerima program tidak seluruhnya telah memiliki usaha.

Tetapi ada juga masyarakat yang sedang dipersiapkan untuk memulai usaha, sehingga Pemprov NTB, lebih fokus melihat potensi usaha yang diajukan.

Agar ketika bantuan dicairkan, para penerima sudah siap menjalankan rencana usaha mereka. “Jadi menurut saya ini sebenarnya pra-UMKM. Karena ada yang sudah berusaha, ada juga yang dipersiapkan untuk berusaha. Jadi jangan dibayangkan semuanya sudah punya usaha,” jelasnya.

Bantuan yang diberikan tidak akan dilepas begitu saja tanpa pengawasan. Pemprov NTB akan melakukan pendampingan, pembinaan, hingga pendidikan kepada penerima bantuan agar dana digunakan sesuai tujuan program. “Kita tidak transfer begitu saja lalu orang memakai uangnya semaunya,” kata dia.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tren Kemiskinan di NTB Turun

Tren Kemiskinan di NTB Turun

Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyebut bahwa tren kemiskinan di NTB dalam periode Maret 2025 sampai dengan Maret 2026 menurun.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Warga Lombok Timur Terima Pelatihan UMKM

Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Warga Lombok Timur Terima Pelatihan UMKM

Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Desa Berdaya Didorong Berbasis Agama dan Kearifan Lokal

Desa Berdaya Didorong Berbasis Agama dan Kearifan Lokal

Penguatan masyarakat melalui pemberdayaan, pelestarian budaya, serta nilai-nilai agama dan kearifan lokal juga harus menjadi perhatian utama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer