Review Standar Layanan Lewat Konsultasi Publik, Direktur RSUD NTB Targetkan Pelayanan yang Lebih Adaptif dan Sesuai Regulasi

Nurul Hidayati • Dipublikasikan Kamis, 28 Mei 2026 | 16:56 WIB
SERAP ASPIRASI PUBLIK: RSUD Provinsi NTB gelar forum pengumpulan pendapat dan kritik konstruktif dari masyarakat agar rumah sakit tidak kaku dan tetap akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di sektor kesehatan.
Ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. 
SERAP ASPIRASI PUBLIK: RSUD Provinsi NTB gelar forum pengumpulan pendapat dan kritik konstruktif dari masyarakat agar rumah sakit tidak kaku dan tetap akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di sektor kesehatan. Ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. 

LombokPost – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen penuh untuk terus memperbarui dan menyelaraskan standar pelayanan mereka demi menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

Langkah ini ditegaskan sebagai tindak lanjut dari digelarnya Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Direktur RSUD Provinsi NTB, drg. Asrul Sani, menyatakan bahwa masukan komprehensif yang dijaring dari seluruh lini dan sektor dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi berkala untuk merevisi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pelat merah ini.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Dirut RSUD Provinsi NTB drg. Asrul Sani ​Berangkat dari Puskesmas ke Puskesmas Ikhtiar Bangun Benteng Medis NTB

"Hari ini kita melaksanakan konsultasi publik secara khusus untuk me-review standar layanan. Melalui aspek-aspek yang tadi disampaikan oleh rekan-interfungsional dari semua lini, tentu akan ada perbaikan dan penyempurnaan standar pelayanan ke depan," ujar drg. Asrul Sani di sela-sela kegiatan, Selasa (26/5).

Agenda Rutin Tahunan Demi Transparansi

Asrul menjelaskan, forum pengumpulan pendapat dan kritik konstruktif dari masyarakat ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. 
Hal ini dilakukan agar rumah sakit tidak kaku dan tetap akuntabel dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di sektor kesehatan.

Baca Juga: Marco Bezzecchi dan Dua Pembalap Lain Dievakuasi ke RSUD Provinsi NTB Usai Insiden di Mandalika

Tujuan utama dari pembaruan standar ini adalah menciptakan alur birokrasi dan tindakan medis yang lebih cepat, efisien, serta ramah terhadap pasien (patient experience).

"Harapan kami tentu dengan adanya forum konsultasi publik ini, standar layanan RSUD NTB bisa lebih di-update secara berkala. Kita sesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyelaraskannya dengan regulasi terbaru dari kementerian," tambah Asrul.

Melalui keterbukaan manajemen dalam menyerap aspirasi publik ini, RSUD Provinsi NTB optimistis mampu melahirkan tata kelola klinis yang tidak hanya kokoh secara operasional, melainkan juga memberikan dampak kepuasan yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas di Bumi Gora.

Baca Juga: RSUD NTB Fokus Optimalisasi Aset dan Diversifikasi Pendapatan BLUD

Diketahui, RSUD Provinsi NTB mencatatkan tren kenaikan kunjungan pasien yang signifikan dari tahun 2019 hingga triwulan I 2026. Lonjakan ini terjadi pada semua lini layanan, mulai dari rawat jalan, rawat inap, rawat intensif (ICU), hingga tindakan operasi.

Menyikapi peningkatan beban kerja rumah sakit tersebut, manajemen RSUD Provinsi NTB memilih langkah progresif dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Rumah sakit pelat merah ini secara terbuka mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membedah gap (celah) pelayanan yang dinilai belum memuaskan.

Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD Provinsi NTB, dr. Adi Wira Perdhana, mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) terus merangkak naik.

Dari 754 tempat tidur yang tersedia, rata-rata keterisian harian mencapai 70 persen atau sekitar 500 pasien rawat inap per hari. 

Sementara di lini rawat jalan, RSUD NTB melayani tidak kurang dari 1.100 pasien setiap harinya, dan di Unit Gawat Darurat (UGD/IGD) mencapai 100 pasien per hari.

"Secara akumulatif dalam setahun, kami menangani lebih dari 29 ribu pasien rawat inap dan 163 ribu pasien rawat jalan. Angka yang sangat besar. Memang secara indikator makro, indeks kepuasan kita sudah di atas standar (standar 75 persen), di mana rawat inap mencapai 88,8 persen dan rawat jalan 84,57 persen. Namun, kami ke sini bukan untuk membanggakan angka itu, melainkan berburu sisa gap-nya untuk dievaluasi," tegas dr. Adi Wira Perdhana, Selasa (26/5).

Komitmen Pangkas Waktu Tunggu dan Kepadatan UGD

Manajemen mengakui, tingginya angka rujukan dari kabupaten/kota sempat memicu penumpukan (bottleneck) di area UGD, terutama karena keterbatasan ruang ICU di rumah sakit jejaring daerah. 

Merespons hal tersebut, dalam 30 hari terakhir RSUD NTB telah melakukan reformasi alur penanganan dan pembukaan ruang-ruang perawatan baru.

Upaya ini terbukti membuahkan hasil. Skor kepadatan di UGD yang sempat melonjak di angka 200, kini berhasil ditekan ke bawah ambang batas aman di angka 140.

Perbaikan signifikan juga menyasar lini rawat jalan. Waktu tunggu pasien yang semula mencapai 157 menit akibat proses triase yang masih manual dan minimnya pemanfaatan sistem online, berhasil dipangkas secara bertahap hingga menyentuh angka 80 menit pada April lalu.

"Target utama kami adalah menekan waktu tunggu ini hingga ke angka ideal 60 menit. Setiap satu menit sangat berharga bagi pasien," tambahnya.

Urai Penumpukan Lewat Strategi 'Pengampuan' Daerah

Agar RSUD Provinsi tidak mengalami kondisi overloading (kelebihan muatan), dr. Adi menjelaskan pihaknya gencar menjalankan program pengampuan ke rumah sakit di daerah-daerah, seperti di Lombok Timur, guna memperkuat kapasitas penanganan medis dasar, khususnya sektor Ibu dan Anak. 
Langkah ini diperkuat melalui optimalisasi Pre-Hospital Care (PCC) dan Public Safety Center (PSC) sebagai command center yang mengoordinasikan kedaruratan di  kabupaten/kota.

Selain memperkuat layanan lokal, RSUD NTB juga memantapkan kesiapan tim medisnya dalam menghadapi 14 kalender event sport tourism internasional di NTB, termasuk ajang balap dunia MotoGP di Sirkuit Mandalika. 
Saat ini, kesiapan fasilitas penunjang mulai dari radioterapi, laboratorium, hingga farmasi telah memenuhi 80 persen standar internasional.

Melalui forum diskusi berbasis solusi (patient experience) ini, masukan riil dari para pengguna layanan diharapkan mampu menjadi formula tepat guna meminimalisir kendala operasional, sehingga mutu pelayanan kesehatan di NTB dapat terus meroket menuju standar kelas dunia.

Editor : Redaksi Lombok Post Online
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
MotoGP pelayanan kesehatan kelas dunia NTB RSUD