LombokPost--Upaya melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terus didorong.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat sinergi dalam pelestarian budaya daerah, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pencegahan berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkum NTB di Mataram, Jumat (5/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumbawa menyampaikan tindak lanjut sejumlah program strategis yang sebelumnya telah dibahas bersama Kepala Kanwil Kemenkum NTB.
Salah satu fokus utama adalah menjaga keberlangsungan bahasa daerah Sumbawa agar tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi muda.
Baca Juga: KPK Sorot Integritas Pelaksanaan SPMB Tahun 2026 di NTB
Selain pelestarian bahasa, kedua pihak juga membahas penguatan identitas budaya daerah melalui penerapan unsur budaya Sumbawa pada bangunan perkantoran dan pertokoan.
Langkah lain yang menjadi perhatian adalah pendaftaran berbagai karya budaya daerah agar memperoleh perlindungan hukum melalui skema Kekayaan Intelektual (KI).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa juga mengangkat sejumlah persoalan sosial yang masih menjadi tantangan di daerahnya.
Mulai dari penyalahgunaan narkotika, konflik pertanahan, perambahan hutan atau illegal logging, hingga potensi penyebaran paham radikalisme.
Menurutnya, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menyatakan dukungannya terhadap berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, terutama dalam menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
"Kami mendukung penuh upaya perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya tradisional seperti bahasa Sumbawa, alat musik, dan kain tenun sebagai bagian dari identitas budaya daerah," ujarnya.
Milawati menegaskan, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mencegah klaim dari pihak lain.
Di sisi lain, Kanwil Kemenkum NTB juga berkomitmen mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Komitmen tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan BNN Provinsi NTB, termasuk memasukkan materi P4GN dalam pelatihan paralegal yang dilaksanakan di berbagai wilayah.
Baca Juga: Distribusi Jatah Bantuan Pangan untuk 46 Ribu Warga Mataram Tersendat Ketersediaan Karung
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, Kanwil Kemenkum NTB akan bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa guna mendorong pendaftaran kekayaan intelektual komunal.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warisan budaya daerah sekaligus menjaga eksistensinya di masa depan.
Kolaborasi antara Kemenkum NTB dan Pemkab Sumbawa ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian budaya lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah berbagai persoalan sosial melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.
Editor : Kimda Farida