LombokPost - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan pintu masuk, dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan sehingga pelaksanaannya, harus terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua, dalam kegiatan Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik terkait penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi NTB yang digelar secara daring, Jumat (5/6).
Maruli menyampaikan sejumlah arahan strategis berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan. “Proses penerimaan siswa baru menjadi tahap awal yang sangat menentukan, dalam membangun budaya integritas di sekolah, sehingga seluruh prosesnya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Baca Juga: SPMB NTB Diperpanjang hingga 6 Juni, Sistem Lelet Bikin Pendaftar Terkendala
Terdapat sejumlah risiko yang berpotensi muncul, dalam pelaksanaan SPMB, mulai dari pungutan liar (pungli), praktik titipan, manipulasi data, hingga maladministrasi.
Berbagai potensi penyimpangan tersebut perlu diantisipasi melalui tata kelola yang baik, terbuka, dan dapat diaudit oleh publik maupun lembaga pengawas. “SPMB bukan ruang transaksi, akan tetapi SPMB adalah layanan publik untuk menjamin hak anak,” tegas Maruli.
Menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, KPK juga telah menerbitkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
“Ini menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara, agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang mencederai prinsip keadilan,” kata dia.
Di kesempatan itu, Maruli turut menekankan pelaksanaan SPMB tahun ini, harus menjadi bukti nyata komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bersih dan berintegritas.
“Kami berharap NTB, termasuk Kota Mataram, dapat menjadi contoh penyelenggaraan SPMB yang bebas dari pungli, praktik titipan, maupun manipulasi data,” ujarnya.
Melalui penguatan pengawasan dan komitmen bersama, pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 diharapkan mampu menjamin hak setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
