LombokPost - Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemprov NTB menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Selain berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur NTB yang akrab di sapa Miq Iqbal ini usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6).
Baca Juga: Capaian Pemprov NTB Masih di Bawah Target Nasional, 338 Rekomendasi BPK Belum Tuntas Ditindaklanjuti
Bagi Gubernur Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK tahun ini memiliki arti strategis. Karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri sepanjang tahun 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir," ujarnya.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Insya Allah akan kami tindaklanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen," tegasnya.
Komitmen tersebut ditopang oleh berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Termasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian.
Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov NTB maupun utang pada BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB, telah berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
Baca Juga: Pemprov NTB Perkuat Komitmen Mewujudkan NZE 2050, Jajaki Kerja Sama Penyusunan Peta Jalan NZE NTB
“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov NTB maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP NTB, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen," ungkapnya.
Menurut Miq Iqbal, penyelesaian kewajiban tersebut bukan sekadar capaian administratif. Melainkan bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat, disiplin, dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mendorong tata kelola yang semakin efektif dan akuntabel.
Bagi Gubernur Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar ukuran kepatuhan administrasi. Melainkan kompas untuk memastikan reformasi tata kelola berjalan di jalur yang benar.
Karena itu, tambah Gubernur Miq Iqbal, setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kelemahan akan dibenahi, dan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Raih Opini WTP, Diapresiasi BPK RI
Sebelumnya, Ketua BPK RI Isma Yatun mengapresiasi transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi NTB.
Pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, langkah pembenahan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan arah perubahan yang jelas. Tetapi juga mulai menghadirkan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” katanya.
Menurut Isma Yatun, berbagai perbaikan yang dilakukan Pemprov NTB berhasil menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK.
Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang lebih sehat, transparan, disiplin, dan akuntabel.
BPK RI mencatat keberhasilan Pemprov NTB dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis yang sebelumnya menjadi catatan penting dalam pemeriksaan tahun 2024, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi NTB Tahun 2025, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15.
BPK RI juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online