LombokPost-- Program global CoST (Infrastructure Transparency Initiative) semakin menunjukkan dampak nyata di Indonesia.
Setelah diterapkan di Kabupaten Lombok Barat sejak 2019, inisiatif transparansi infrastruktur tersebut kini menjadi model pengawasan pembangunan yang mulai dilirik berbagai daerah di Tanah Air.
CoST merupakan organisasi nirlaba internasional yang mendorong keterbukaan informasi proyek infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mencegah korupsi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Lombok Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang bergabung dengan CoST.
Keberhasilan program ini kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bergabung pada 2024 dan memperluas penerapan transparansi infrastruktur di tingkat provinsi.
Dari Pengaduan Jalan hingga Pengawasan Ribuan Proyek
Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok disabilitas, CoST berhasil membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Di Lombok Barat, program ini memperkuat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) menjadi wadah pengawasan berbagai proyek publik, mulai dari jalan, sekolah, rumah sakit hingga pelabuhan.
Baca Juga: Kemenkum NTB Dorong Sentra KI Jadi Mesin Ekonomi Daerah, Libatkan 26 Perguruan Tinggi
Hasilnya cukup signifikan. Jumlah pengaduan masyarakat terkait infrastruktur turun dari 29 laporan pada 2020 menjadi 16 laporan pada 2024 atau berkurang sekitar 45 persen.
Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kualitas pembangunan sekaligus efektivitas sistem pengawasan yang dibangun melalui pendekatan CoST.
CoST Hadirkan INTRAS, Data Ribuan Proyek Dibuka ke Publik
Salah satu terobosan terbesar CoST di NTB adalah peluncuran platform digital INTRAS (Infrastruktur Transparan) yang menggunakan standar data internasional.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi proyek pemerintah secara terbuka, mulai dari nilai kontrak, lokasi pekerjaan, hingga progres pelaksanaan.
Hingga Februari 2026, Lombok Barat telah memublikasikan sekitar 2.500 proyek dengan nilai mencapai USD 135 juta.
Sementara itu, Provinsi NTB melalui INTRAS NTB telah membuka data 2.531 proyek senilai USD 351 juta kepada publik.
Keterbukaan ini menjadikan masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pengawas yang dapat memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan.
Berhasil Hemat Miliaran Rupiah
Dampak CoST tidak hanya terlihat dari keterbukaan data, tetapi juga dari efisiensi penggunaan anggaran.
Baca Juga: JKN di Ujung Tanduk, 13 Juta Peserta Tidak Aktif karena Nunggak Iuran
Penerapan prinsip transparansi dan tata kelola yang lebih baik berhasil menghasilkan penghematan biaya pembangunan sebesar 5,29 persen atau setara Rp6,3 miliar.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa transparansi bukan sekadar membuka informasi kepada publik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Jadi Percontohan Nasional
Keberhasilan CoST di Lombok Barat dan NTB kini mulai menarik perhatian berbagai daerah lain.
Kabupaten Belitung telah bergabung pada akhir 2024, sementara sejumlah daerah seperti Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo menunjukkan minat untuk mengadopsi model yang sama.
Dengan semakin luasnya penerapan CoST, Indonesia berpeluang membangun standar baru dalam tata kelola infrastruktur yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Program yang awalnya dimulai dari Lombok Barat ini kini menjadi contoh bagaimana keterbukaan informasi dan kolaborasi multipihak dapat meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
Untuk mengetahui mengenai dampak CoST di NTB bisa diakses melalui laman berikut https://bit.ly/DampakCoSTIndonesia.
Editor : Kimda Farida