Publikasi Evaluasi ITI NTB Digelar, Soroti Transparansi Infrastruktur dan Perluasan Keterbukaan Data

LombokPost--Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB menggelar publikasi hasil evaluasi Infrastructure Transparency Index (ITI) Provinsi NTB oleh Construction Sector Transparency (CoST) NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (23/4).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memaparkan capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam transparansi pembangunan infrastruktur di daerah.

Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang menangani proyek infrastruktur, anggota FLLAJ, akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) NTB Ervan Anwar menjelaskan bahwa keikutsertaan NTB dalam CoST sejak 2024 merupakan bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

 Namun, proses menuju hal tersebut telah dimulai sejak 2018.

“Sejumlah tahapan sudah dilalui, mulai dari pembentukan multi-stakeholder group, penguatan kapasitas, hingga pelaksanaan evaluasi ITI. Instrumen ini penting untuk mengukur sejauh mana transparansi berjalan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Baca Juga: Nyeri Ulu Hati, Satu JCH Kloter 3 Lombok Barat Dirujuk ke RSUD NTB Saat Tiba di Asrama Haji

Dalam forum tersebut, Dishub NTB juga mengapresiasi kontribusi seluruh OPD yang secara aktif menyediakan data dan informasi selama proses evaluasi.

Sinergi lintas instansi dinilai menjadi kunci dalam memonitoring pembangunan infrastruktur di NTB. Ervan menambahkan, kegiatan publikasi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan hasil evaluasi, tetapi juga mendorong pemahaman bersama terkait pentingnya transparansi sesuai standar internasional.

Selain itu, forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola infrastruktur. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang membuka kegiatan menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan pembangunan.