LombokPost - Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair meminta seluruh aparatur pemerintah di semua organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki pemahaman dan arah gerak yang sama dalam mendukung tiga agenda pembangunan NTB.
Ketiga program prioritas yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri tersebut yakni pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
"Ketika pak gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri," kata Sekda Abul Chair saat rapat pimpinan (rapim) dengan seluruh pejabat eselon dua lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6).
Baca Juga: Kejar IGA 2026, Sekda NTB Instruksikan Seluruh Kepala OPD Pimpin Langsung Pelaporan Inovasi Daerah
Sekda Abul Chair menjelaskan, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, setiap OPD diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Tetapi juga memastikan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Sekda NTB Tekankan SPM Jadi Kunci Perlindungan Masyarakat
"Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya," ujarnya.
Sekda Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan.
Keberhasilan program tersebut tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
"Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan," katanya.
"Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat," tambahnya.
Sekda Abul Chair mengatakan, bantuan yang diberikan melalui program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
"Setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur," jelasnya.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda Abul Chair memastikan proses pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan. Mulai dari proses verifikasi usulan hingga pelaksanaan program di lapangan.
"Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus," katanya.
Sekda Abul Chair menambahkan, aspek paling krusial dalam pengawasan adalah memastikan bantuan yang diberikan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan," ujarnya.
Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Sekda Abul Chair menegaskan, program tersebut tidak bekerja sendiri dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
Menurut Sekda Abul Chair, Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengungkit dan akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya.
"Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama," katanya.
Sekda Abul Chair juga meminta kepada seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan target program prioritas Pemprov NTB
Perkuat Integritas dan Pelayanan Publik
Sementara itu, saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6), Sekda Abul Chair mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus memperkuat integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
"KORPRI bukan sekadar identitas atau seragam yang dikenakan setiap tanggal 17 setiap bulannya. KORPRI adalah simbol pengabdian, profesionalisme, loyalitas, dan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
"ASN dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, menjaga integritas, serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi," katanya.
Menurut Sekda Abul Chair, pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi budaya kerja yang terus diperkuat di seluruh perangkat daerah.
"Kesadaran sebagai pelayan masyarakat harus senantiasa tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan publik, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan NTB," tambahnya.(lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online