
LombokPost - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair AK, menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus diposisikan sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar respons darurat saat bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan tanggap darurat, melainkan harus dimaknai sebagai upaya pelayanan dasar yang dilakukan secara terukur, sistematis, dan berkualitas sebelum, saat, dan setelah bencana,” ujarnya saat membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana di Mataram, Rabu (3/6).
Dalam kegiatan ini hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan perwakilan BPBD kabupaten/kota se-NTB.
Baca Juga: Pemprov NTB Perkuat Layanan Kebencanaan, Lindungi Masyarakat dari Risiko Bencana
Ia menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama atas perlindungan dari risiko bencana, terutama di wilayah seperti NTB yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menurut Sekda, Provinsi NTB dihadapkan pada berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga potensi tsunami dan cuaca ekstrem, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi SPM tidak cukup diukur dari aspek administratif semata, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan itu antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, berfungsinya sistem peringatan dini, tersedianya perlindungan bagi kelompok rentan, serta kemampuan pemerintah merespons bencana secara cepat dan tepat,” katanya.
Sekda juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat luas.
Ia menilai, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas daerah, termasuk dalam mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi seperti aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, hingga ketersediaan data.
Selain itu, Sekda mendorong agar hasil lokakarya tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret untuk percepatan pencapaian indikator SPM yang realistis dan sesuai dengan karakteristik risiko di masing-masing daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




