LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB (Pemprov NTB) mendukung penuh suksesnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hasil sensus tersebut akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026, Dorong Kebijakan Tepat Sasaran
Gubernur Miq Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi. Mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.
“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.
Melalui dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemprov NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kebijakan yang semakin tepat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sonny Harry dalam kesempatan tersebut menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional yang mencakup seluruh sektor usaha baik usaha mikro maupun usaha besar, guna memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Dalam paparan Sonny Harry menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan secara komprehensif melalui pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring.
“Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional,” katanya.
Baca Juga: Sensus Ekonomi Lotim Dimulai dari Bupati
Paparan tersebut menunjukkan prospek ekonomi NTB yang terus bertumbuh. Jumlah usaha di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026.
Meningkat dibandingkan tahun 2006 yang jumlahnya sekitar 544 ribu unit dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online