LombokPost-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Pakta Integritas, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026, di Mataram, Senin (22/6).
Agenda ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan program P3-TGAI yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Plt. Kepala BBWS Nusa Tenggara I Mataram Fajar Bashari menegaskan bahwa Program P3-TGAI merupakan salah satu bentuk nyata pembangunan yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat.
“Program P3-TGAI merupakan bentuk nyata pembangunan yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat," kata dia.
Ia menekankan pelaksanaan program harus berpegang pada sejumlah komitmen penting, mulai dari kualitas hingga keberlanjutan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Komitmen yang harus dijaga: Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Manfaat, serta menjaga hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan," jelasnya.
Fajar juga menjelaskan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program, khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
Baca Juga: Kades dan Camat Bantah Warga Bajo Bima Alami Kekeringan tapi Krisis Air karena Mesin Pompa Rusak
Menurutnya, P3A harus melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, sementara TPM berperan dalam melakukan pendampingan secara objektif sesuai pedoman yang berlaku.
“P3A diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, sedangkan TPM mendampingi secara objektif sesuai pedoman.”
Untuk Tahun Anggaran 2026, Program P3-TGAI di Pulau Lombok akan dilaksanakan di 279 lokasi. Sebarannya meliputi Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 lokasi, Lombok Tengah 149 lokasi, Lombok Timur 79 lokasi, dan Lombok Utara 23 lokasi.
Program ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan layanan jaringan irigasi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Warga Kampung Pali Kota Bima Krisis Air Bersih, Brimob Polda NTB Turun Tangan
Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.
BBWS Nusa Tenggara I berharap seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat, sehingga memberikan dampak nyata bagi petani serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program guna mewujudkan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sari Yuliati menyampaikan apresiasi, kepada masyarakat penerima P3-TGAI yang dinilai, memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan sektor pertanian di daerah.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui dukungan infrastruktur irigasi yang lebih baik.
“Program P3-TGAI diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui dukungan infrastruktur irigasi yang lebih baik,” terangnya.
Baca Juga: Atasi Kendala Distribusi Air, Tim Sarpras SMAN 9 Mataram Lakukan Perbaikan Instalasi Skala Prioritas
Sari Yuliati juga menekankan penandatanganan PKS dan pakta integritas bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan program yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama dan pakta integritas tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga wujud komitmen bersama untuk melaksanakan program secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Program P3-TGAI memiliki nilai strategis karena dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif menjaga kualitas pekerjaan dan keberlanjutan infrastruktur irigasi yang dibangun.
Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa, di antaranya melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal serta penggunaan material setempat yang mendorong perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.
Editor : Akbar Sirinawa