Realisasi Program Baru 10 Persen, DPRD Minta Gubernur Iqbal Terbitkan Instruksi ke OPD 

LombokPost – Tahun anggaran 2026 sudah memasuki pertengahan tahun. Tapi hingga akhir Juni ini belum ada pekerjaan fisik yang dikerjakan melalui mekanisme lelang. Khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB dan OPD teknis lainnya.

"Bahkan sampai sekarang saya belum menemukan di mana letak realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (25/6). 

Disampaikan, progres belanja yang berhubungan dengan fasilitas publik masih lambat. DPRD meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera menerbitkan surat instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.

Baca Juga: Proyek Fisik Masih Nihil, DPRD NTB Ingatkan Proyek Molor Jangan Terulang Lagi 

"Saya minta Pak Gubernur untuk mengeluarkan perintah dan instruksi ke OPD agar merealisasikan semua program yang ada," tegas Konco, sapaan karibnya. 

Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi pelaksanaan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov NTB. Bahkan diperkirakan hingga pertengahan tahun ini, tercatat baru sekitar 10 persen paket pekerjaan yang telah berjalan. "Maka instruksi Pak Gubernur ini penting untuk mempercepat realisasi program di semua OPD," paparnya. 

Ditegaskan, lambatnya realisasi menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat serapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah. 

"Dengan progres yang masih sekitar 10 persen, tentu ini menjadi alarm bagi seluruh OPD. Kami meminta gubernur segera mengeluarkan surat instruksi agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat," tambah Konco. 

Baca Juga: Lenangguar-Lunyuk Jadi Bahan Evaluasi, DPRD Desak Proyek Fisik Pemprov NTB Dikerjakan Awal Tahun

Menurutnya, percepatan pelaksanaan pekerjaan penting dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Selain berisiko menurunkan kualitas pekerjaan, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada rendahnya serapan anggaran daerah. Hal ini akan menyebabkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2026.

"Ujung-ujungnya akan menjadi SiLPA. Kan ini yang saat ini kita kritisi bahwa angka SiLPA di tahun anggaran 2025 lebih tinggi dari 2024. Naik seratus persen lebih," cetusnya. 

Lebih jauh Konco secara spesifik mendorong percepatan pekerjaan fisik bidang infrastruktur. Seperti jalan, jembatan hingga sarana prasarana irigasi. Hal ini terbilang urgen karena tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan signifikan. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 70-an persen tahun ini. Artinya, 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.